Melebar Jadi 5,7 Persen, Defisit APBN 2021 Sekitar Rp1.000 Triliun

JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali melebarkan defisit anggaran sebesar 0,2 persen dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi 5,7 persen.Ini setara Rp1.006,4 triliun dari sebelumnya 5,5 persen.

“Dengan mempertimbangkan ketidakpastian pada 2021 dan program yang telah disusun dan dibahas oleh kementerian dengan komisi, maka sementara defisit anggaran naik menjadi 5,7 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Jumat 11 September 2020.

Sri Mulyani menyatakan defisit dilebarkan 0,2 persen karena target pendapatan negara untuk tahun depan diturunkan sebesar Rp32,7 triliun menjadi Rp1.743,7 triliun dari RAPBN 2021 yang telah disusun pemerintah Rp1.776,4 triliun.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Penurunan itu terjadi karena target penerimaan perpajakan diturunkan Rp37,4 triliun menjadi Rp1.444,5 triliun dari yang disampaikan sebelumnya dalam RAPBN 2021 sebesar Rp1.481,9 triliun.

Sementara untuk target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinaikkan Rp4,7 triliun menjadi Rp288,2 triliun dari perkiraan semula dalam RAPBN 2021 sebesar Rp283,5 triliun.

Di sisi lain belanja negara untuk tahun depan naik sebesar Rp2,5 triliun menjadi Rp2.750 triliun dari RAPBN 2021 yang telah disusun pemerintah Rp2.747,5 triliun.

Tambahan Subsidi

Kenaikan belanja disebabkan oleh adanya tambahan subsidi energi mengenai gas elpiji tiga kilogram yang mencapai Rp2,4 triliun dan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp0,8 triliun sebagai dampak dari perubahan pendapatan negara.

Untuk keseimbangan primer mengalami kenaikan Rp35,2 triliun dari Rp579,9 triliun dalam RAPBN 2021 menjadi Rp633,1 triliun.

Kemudian pembiayaan utang pada 2021 akan meningkat Rp34,9 triliun dari yang sebelumnya dalam RAPBN 2021 sebesar Rp1.142 triliun menjadi Rp1.177,4 triliun.

Dikutip dari Antara, Sri Mulyani menuturkan pembiayaan utang akan dilakukan dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp1207,3 triliun yang merupakan penerbitan SBN netto.

Untuk pembiayaan investasi ada kenaikan Rp169,1 triliun menjadi Rp184,5 triliun atau naik 15,4 persen berupa cadangan pembiayaan pendidikan.

“Pemerintah diminta menjaga disiplin fiskal dengan defisit tidak lebih 5,7 persen dari PDB. Jika terjadi perubahan pos dalam pendapatan maka akan dilakukan dari sisi belanja melalui berbagai tindakan refocusing atau melakukan prioritas yang lebih tajam lagi,” tegas Sri Mulyani.