Melebih Anggaran Kesehatan dan Pendidikan, Uang Jumbo Polri Untuk Apa?

JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp60,64 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. 

Usulan ini diajukan dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024. “Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 104,67 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 60,64 triliun,” ujar Eva Yuliana, anggota komisi III dalam rapat kerja Polri bersama Komisi III DPR RI.

Dengan persetujuan ini, total anggaran Polri untuk TA 2025 akan mencapai Rp165,31 triliun, naik dari pagu indikatif awal sebesar Rp104,67 triliun.

• Anggaran Gemuk Polri: Minta Tambahan Rp60,64 T, Langsung Disetujui DPR
• Trimegah (TRIM) Rilis Obligasi Rp388 Miliar, Cek Jadwalnya
• Emiten Migas Perkasa Saat Harga Minyak Menyala

Dengan tambahan anggaran sebesar Rp60,64 triliun, Polri menjadi penerima anggaran terbesar ketiga di Indonesia, bahkan melebihi anggaran yang diterima oleh untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Perbandingan Anggaran Polri dan Kementerian Lain  

Pada tahun anggaran 2024, Polri menempati peringkat ketiga dalam daftar kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pagu anggaran Polri mencapai Rp114,76 triliun, hanya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pertahanan.

Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dalam APBN 2024

Berikut adalah lima kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar dalam APBN 2024:

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Rp147,37 triliun
• Kementerian Pertahanan: Rp139,27 triliun
• Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp114,76 triliun
• Kementerian Kesehatan: Rp106,17 triliun
• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Rp103,22 triliun

Rincian Penggunaan Anggaran Polri 2024

Dilansir Buku I rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024, yang diterbitkan kementrian keuangan Anggaran Polri untuk tahun 2024 sebesar Rp114,76 triliun, anggaran sebesar itu akan dialokasikan untuk beberapa pos utama, yaitu:

• Program Dukungan Manajemen: 50,10 triliun
• Program Profesionalisme SDM Polri: 3,05 triliun
• Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana : 5,28 triliun
• Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri: 36,57 triliun
• Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: 19,75 triliun

Jika dibandingkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang mencakup Tentara Nasional Indonesia (TNI), terdapat perbedaan signifikan dalam beberapa pos anggaran. Anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp139,27 triliun untuk tahun 2024 akan dialokasikan untuk berbagai program utama, yaitu:

Anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp139,27 triliun akan dialokasikan untuk:

• Program Dukungan Manajemen: 78,12 triliun
• Program Pelaksanaan Tugas TNI: 3,94triliun
• Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit: 11,99 triliun
• Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan: 24,68 triliun
• Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan: 39,47 triliun
• Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan: 399,15 milyar
• Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan: 1,48 triliun

Kementerian PUPR, dengan pagu anggaran terbesar sebesar Rp147,37 triliun, mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang sangat penting, termasuk jalan raya, jembatan, perumahan rakyat, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan sektor kesehatan dan pendidikan, Kementerian Kesehatan menerima alokasi anggaran sebesar Rp106,17 triliun dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapatkan Rp103,22 triliun. 

Meskipun kedua sektor ini mendapatkan anggaran yang besar, jumlah tersebut masih berada di bawah pagu anggaran Polri. 

Alokasi anggaran yang lebih tinggi untuk Polri menunjukkan peningkatan fokus pemerintah pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah tantangan yang terus berkembang, termasuk kejahatan siber dan ancaman lainnya.

Dengan alokasi anggaran yang signifikan, Polri diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.