Melongok Skandal 1MDB Malaysia, Perlu jadi Pelajaran Danantara

JAKARTA – Danantara terus menjadi sorotan publik. Terlebih Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan sisa anggaran sebesar US$20 miliar (sekitar Rp324 triliun) dari efisiensi anggaran digelontorkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Miliar dolar sisa dan ini tidak akan kita pakai dan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” pungkasnya, dalam HUT ke-17 Partai Gerindra.

Danantara sendiri akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Danantara digadang-gadangkan memiliki potensi untuk melampaui super holding negara lain, seperti Temasek dari Singapura dan Khazanah yang dimiliki Malaysia.

• Partisipasi Adira Finance di IIMS 2025: Apa Saja yang Ditawarkan?
• Disebut Berperan di Program Ketahanan Pangan, Inilah Perkembangan Asuransi Parametrik di Indonesia
• Saham Blue Chip LQ45 dengan PER Terendah, ADRO dan ADMR Menarik

Selain Khazanah yang berdiri tahun 1993, Malaysia pernah memiliki lembaga investasi negara bernama 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang didirikan pada 2009. Belakangan netizen di media sosial ramai menyinggung 1MDB yang malah menjadi ladang korupsi pejabat.

Skandal 1MDB bahkan menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Najib dinyatakan bersalah atas penggelapan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), salah satu skandal korupsi terbesar di dunia. Sang mantan PM dibui pada tahun 2020 setelah menghabiskan dua tahun mengajukan banding atas putusan pengadilan.

Kasus tersebut mengungkap para pejabat tinggi Malaysia yang menggelapkan miliaran dari kas negara untuk berlibur ke berbagai negara, mendanai produksi film blockbuster Hollywood The Wolf of Wall Street, serta membeli beragam barang mewah, seperti kapal pesiar senilai US$250 juta dan lukisan karya van Gogh.

Najib akhirnya hanya menjalani setengah dari hukuman 12 tahun penjaranya setelah menerima pengampunan dari Raja Malaysia. Dilansir dari Al Jazeera, Najib dijadwalkan bebas pada 23 Agustus 2028. 

Sementara denda yang harus dibayarnya dikurangi menjadi 50 juta ringgit (sekitar US$10,6 juta) dari sebelumnya 210 juta ringgit (sekitar US$44,5 juta), menurut pernyataan dewan pengampunan.

Pemenjaraan tokoh senior dalam politik Asia pada saat itu menimbulkan gejolak besar di seluruh Asia Tenggara. Kasus ini dianggap sebagai contoh akuntabilitas yang langka di kawasan yang kekuasaannya sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dilansir dari BBC, kasus ini berpusat pada 1MDB, dana investasi negara yang dibentuk pada tahun 2009 saat Najib menjabat sebagai perdana menteri. Dana kekayaan negara adalah badan investasi milik pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dibangun dari pendapatan negara, seperti hasil minyak dan ekspor, mereka memiliki aliran uang tunai yang luar biasa untuk diinvestasikan dan kemungkinan pengaruh internasional yang sangat besar.

Pada tahun 2015, muncul pertanyaan mengenai aktivitas 1MDB setelah gagal membayar kewajiban kepada bank dan pemegang obligasi. Pihak berwenang Malaysia dan Amerika Serikat menduga bahwa dana sebesar US$4,5 miliar telah diselewengkan secara ilegal dan dialihkan ke rekening pribadi.

Apa Itu Skandal 1MDB?

Dilansir dari The Guardian, skema 1MDB merupakan jaringan penipuan dan korupsi global, di mana miliaran dolar yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan di Malaysia justru masuk ke kantong pribadi, termasuk milik Najib.

Awalnya, 1MDB—tidak lebih dari dana investasi negara Malaysia yang didirikan pada 2009 untuk mendorong pembangunan melalui investasi dan kemitraan asing. Saat itu, Perdana Menteri Najib Razak menjabat sebagai ketua.

Namun, dana tersebut menjadi inti dari salah satu skandal korupsi terbesar di dunia. Departemen Kehakiman AS memperkirakan lebih dari US$4,5 miliar telah digelapkan, dan skandal ini berkontribusi pada tumbangnya pemerintahan, serta penangkapan Najib, istrinya Rosmah Mansor, dan semakin banyak rekan dekatnya.

Bagaimana Uang Itu Dibelanjakan?

Dokumen keuangan yang bocor mengungkap sejak awal, 1MDB telah menjadi pusat aktivitas penipuan. Dana besar diperoleh melalui obligasi pemerintah dan dialihkan ke rekening bank di Swiss, Singapura, dan AS.

Sekitar US$731 juta ditemukan di rekening pribadi Najib menjelang pemilu 2013, yang diduga digunakan untuk membayar politisi, melunasi tagihan kartu kreditnya, dan mendukung gaya hidup mewah istrinya. 

Najib membantah tuduhan tersebut dan bersikeras uang itu merupakan sumbangan dari seorang pangeran Arab Saudi. Di luar negeri, dana tersebut diduga membiayai gaya hidup glamor salah satu konsultan yang ditunjuk untuk mengawasi 1MDB, yaitu pengusaha Malaysia, Jho Low.

Di bawah pengawasan Low, dana tersebut diduga digunakan untuk membeli berbagai aset mewah, termasuk properti senilai puluhan miliar dolar di Beverly Hills dan Manhattan—salah satunya apartemen yang pernah dimiliki Jay Z dan Beyoncé. 

Selain itu ada jet pribadi senilai US$35 juta, kapal pesiar seharga US$260 juta, lukisan Picasso senilai US$3,2 juta yang diberikan kepada Leonardo DiCaprio, serta US$85 juta untuk melunasi utang judi di Las Vegas,

Ada pula pesta ulang tahun mewah Low yang dihadiri artis seperti Jamie Foxx, Chris Brown, Ludacris, Busta Rhymes, dan Pharrell Williams—di mana Britney Spears muncul dari dalam kue, serta perhiasan berlian senilai US$8 juta untuk model Australia, Miranda Kerr.

Puluhan juta dolar juga diduga digunakan untuk mendanai produksi film The Wolf of Wall Street melalui perusahaan film yang dikelola oleh anak tiri Najib, Riza Aziz. Low tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah.

Bagaimana Skandal Ini Terungkap?

Dugaan penggelapan dana 1MDB yang terjadi antara 2009 dan 2012 tidak pernah digugat hingga tahun 2015. Pada tahun itu, jurnalis asal Inggris Clare Rewcastle-Brown, yang mengelola situs Sarawak Report, menerima 227.000 dokumen bocor yang merinci besarnya penipuan tersebut. The Wall Street Journal juga menerima dokumen tersebut.

Badan antikorupsi Malaysia (MACC) mulai menyelidiki kasus ini dan bersiap mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap perdana menteri. Namun, Najib segera mengambil langkah.

Dalam peristiwa yang dikenal sebagai "week of the long knives", ia memecat Jaksa Agung Abdul Gani, yang memimpin penyelidikan, serta mencopot wakil perdana menteri sekaligus pengkritik 1MDB, Muhyiddin Yassin, bersama empat menteri lainnya yang menyoroti skandal tersebut. Kantor MACC juga digeledah, dan empat pejabatnya ditangkap.

Pemerintahan Najib menolak bekerja sama dengan penyelidikan di AS, Singapura, dan Swiss. Pada 2016, jaksa agung yang ditunjuk oleh Najib menyatakan bahwa sang perdana menteri tidak melakukan kesalahan, serta menyebut kasus ini telah diselesaikan secara menyeluruh.

Beberapa hari setelah kejatuhannya, polisi menggeledah properti milik Najib. Mereka menyita 1.400 kalung, 567 tas tangan, 423 jam tangan, 2.200 cincin, 1.600 bros, dan 14 tiara, yang sebagian besar diduga milik Rosmah, dengan total nilai US$273 juta.

Tuduhan Apa yang Dihadapi Najib?

Najib menghadapi 42 dakwaan dalam lima persidangan terpisah dan berpotensi dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun. Namun, ia terus membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Vonis baru dijatuhkan dalam persidangan pertamanya, di mana ia dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan, termasuk pelanggaran kepercayaan kriminal, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Hukuman untuk kasus ini belum diumumkan, tetapi ia berisiko menghadapi puluhan tahun penjara. Kasus ini berfokus pada transfer dana sebesar 42 juta ringgit (US$9,9 juta) dari bekas anak perusahaan 1MDB, SRC International, ke rekening pribadinya melalui sejumlah perusahaan perantara.

• Ramai Tagar #KaburAjaDulu, Berikut 10 Negara dengan Pendapatan Tertinggi di Dunia
• Update Terbaru Kasus Fintech Lending: iGrow, KoinP2P, dan Investree
• Inilah Daftar 28 Lokasi Potensial Pembangkit Nuklir di Indonesia

Persidangan kedua Najib merupakan yang paling penting, dengan 25 dakwaan terkait aliran dana 1MDB sebesar US$731 juta ke rekening pribadinya. Sementara, Rosmah menghadapi 17 dakwaan pencucian uang dan telah menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan.

Pengacara Najib, Shafee Abdullah, juga didakwa atas pencucian uang dan penghindaran pajak. Selain itu, anggota parlemen Abdul Azeez Abdul Rahim, yang merupakan bagian dari partai UMNO yang dipimpin Najib, ditangkap dan didakwa atas dugaan suap serta pencucian uang.