Menakar Komitmen Capres dalam Membasmi Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara Penguatan Antikorupsi (PAKU) Integritas bagi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Rabu, 17 Januari 2024 malam. Setiap pasangan membeberkan komitmennya terkait penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berencana mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. "mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak tindak pidana korupsi,” kata Anies. 

Pihaknya ingin merevisi undang-undang KPK agar bisa mengembalikan muruah lembaga antirasuah tersebut. Komitmen yang kedua yaitu terkait standar etika yang tinggi di KPK. Anies mencontohkan standar tinggi yang dimaksud adalah ketika KPK tidak mau menghadiri acara makan di luar yang diselenggarakan lembaganya sendiri. “Standar tinggi itu harus dikembalikan,” tegasnya.

Komitmen ketiga yang dilakukan pasangan nomor urut 1 itu terkait dengan rekruitmen. “Rekruitmen bukan sekedar mencari pekerjaan namun menjadi tempat untuk memberantas korupsi,” kata Anies. Pihaknya juga menyetujui soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) di mana yang tidak taat akan dilakukan demosi, reposisi, serta sanksi lainnya. 

• Profil SAP, Perusahaan Jerman yang Terseret Skandal Suap Pejabat RI
• Index Ketahanan Energi Nasional RI Ditetapkan dalam Kategori Tahan
• Jadi Ponsel Terlaris di Dunia, Apple Ambil Alih Posisi Samsung Setelah 12 Tahun

Pasangan tersebut juga berbicara soal koruptor harus dimiskinkan dengan RUU Perampasan Aset. “Tidak lebih dan lain ini adalah hukuman yang harus diberikan,” papar Anies. Pihaknya juga mendorong pengesahan RUU Pendanaan Partai Politik. Menurutnya pendanaan partai politik dari pemerintah dan publik yang tidak cukup menjadi salah satu sumber korupsi.

Anies juga akan memberikan hadiah yang layak kepada para pemburu koruptor. Tidak hanya para aparatur penegak hukum yang akan mendapatkan reward, namun juga seluruhnya akan diberikan hadiah setara. “Ini komitmen kami dalam pemberantasan korupsi,” paparnya. Dirinya mengatakan semua sektor harus diberantas tindakan korupsinya utamanya yang terkait pendapatan negara, sumber daya alam dan laut, pangan, layanan dasar, serta bisnis ilegal.

Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ikut membeberkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. “Negara yang dikatakan gagal sebagian besar karena tidak mampu mengendalikan mitigasi ataupun menghilangkan korupsi,” kata Prabowo. Dia menyebut praktik korupsi banyak terjadi pada negara yang bergantung pada sumber daya alam.

Dirinya bertekad mendukung KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi secara sungguh-sungguh dan total. Prabowo mengatakan pendekatan melalui pendidikan dan pencegahan yang dilakukan telah benar dan harus ditingkatkan. Menurut pandangan sistemik Prabowo, kualitas hidup dari para pemegang keputusan di pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar harus ditingkatkan. 

• Inilah Alasan Manulife (MAMI) Baru Keluarkan Reksa Dana Berbasis ESG
• Menyelami Kriteria ESG dalam Portofolio Reksa Dana MAGET Manulife (MAMI)
• 5 Peluang Karier Menjanjikan di Industri Kripto Tahun 2024

Prabowo mencontohkan di negara maju para hakim dan pejabat negara lainnya dijamin hidupnya seumur hidup. Bahkan Ketua Mahkamah Agung di luar negeri mendapatkan gaji dan tempat tinggal di atas seorang perdana menteri. Hal itu yang menurut Prabowo dapat mencegah celah terjadinya korupsi.

Capres nomor urut 2 itu menyebut direksi perusahaan swasta ataupun BUMN gajinya lebih besar daripada pejabat negara. “Kita tingkatkan gaji pejabat semua penyelenggara negara. Kita mampu karena Indonesia negara kaya. Kita jamin hidupnya dengan berbagai sistem,” kata Prabowo.

Pejabat yang akan menjabat jabatan penting, imbuhnya, harus transparan melalui penegakan LHKPN dan memberi sanksi apabila tidak jujur dalam laporan tersebut. Dengan menjamin kualitas hidup dari para pejabat dan penyelenggara negara, maka akan menutup celah untuk melakukan korupsi. “Paling inti adalah perbaikan sistemik, kita perbaiki sistemnya, sesudah sistem diperbaiki kita tindak sekeras-kerasnya yang menyimpang dari ketentuan,” tegasnya.

Sementara ititu  pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengawali pemaparannya dengan bercerita soal anak buah yang diminta oleh pimpinannya untuk melakukan korupsi. Dari cerita tersebut, Ganjar mengatakan bahwa contoh perbuatan dari pimpinan bisa menjadi kunci dari perbuatan tersebut.

• Antam (ANTM) Rilis Emas Imlek Shio Naga 3D, Simak Harga dan Keistimewaannya
• Anak Usaha Krakatau Steel (KRAS) Pasok Kebutuhan Proyek Mines of Bahodopi
• Daftar 17 Pemimpin Negara Termuda yang Getarkan Dunia

“Komitmen itu ditunjukkan dengan sebuah bukti,” kata Ganjar. Komitmen tersebut diwujudkan dalam gerak nyata berupa menggandakan anggaran melalui penghitungan ekonomi dengan betul, melakukan government, dan penegakan hukum. Implementasi selanjutnya yaitu sikat KKN dan digitalisasi dalam birokrasi.

Ganjar juga memaparkan beberapa cara mencegah korupsi dimana yang pertama adalah digitalisasi sistem keuangan. “Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak sehingga harus ada pembatasan,” paparnya. Ganjar menyebut e-budgeting menjadi sebuah kewajiban untuk transparansi yang dikontrol oleh pemipin tertinggi.

Kemudian penguatan lembaga yang dilakukan dengan koordinasi antar lembaga serta memberikan kewenangan penuh pada aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi guna memperkuat independensi. Ganjar dalam kesempatan tersebut juga berbicara tentang LHKPN dan menurutnya bukan hal yang sulit. “Undang KPN, suruh ngisi LHKPN saat itu semuanya, selesai,” kata Ganjar.   

Ganjar mengatakan penguatan LHKPN itu dilakukan dengan sistem whistle blowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya. “Komitmen ini bisa berjalan jika ada contoh, maka sinergi antar lembaga menjadi penting” katanya. Ganjar mengatakan TNI berperan penting dalam hal ini kaitannya dengan pengurusan tambang ilegal khususnya di perbatasan di mana penegak hukum harus dibantu. 

Selanjutnya transparansi harus dilakukan sehingga masyarakat tahu proses penegakan hukum sudah sampai tahap mana. Kemudian memperetat koordinasi antar penegak hukum termasuk cross check anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran termasuk publikasi dan auditnya kepada masyarakat. “Inilah yang harus kita lakukan karena penanganan korupsi bukan hanya KPK tetapi juga kita,” paparnya.