Menang Tiga Periode, Berikut Sederet Janji Kontroversial Narendra Modi

JAKARTA — Pemilihan umum India yang diselenggarakan bulan lalu menghasilkan kemenangan bagi Perdana Menteri Narendra Modi yang berhasil mempertahankan jabatannya untuk periode ketiga. 

Namun, aliansi yang dipimpin oleh partainya, Bharatiya Janata Party (BJP), tidak berhasil mencapai kemenangan besar seperti yang ditargetkan. 

Meski unggul dengan meraih 295 kursi dari total 543 kursi, angka ini jauh di bawah ekpetasi BJP yang menargetkan perolehan 400 kursi.

Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, BJP terpaksa membentuk pemerintahan koalisi dengan partai-partai lebih kecil karena tidak mampu meraih suara mayoritas.

Hal ini menandai perubahan dinamika politik India, di mana BJP sebelumnya selalu berhasil memperoleh suara mutlak tanpa perlu berkoalisi.

Sementara itu, aliansi oposisi India yang dipimpin oleh Partai Kongres juga menunjukkan peningkatan perolehan kursi yang melebihi perkiraan sebelumnya, dengan raihan lebih dari 230 kursi.

Meskipun Modi berhasil meraih kemenangan, suasana kemenangan di kubu BJP tidak semeriah yang diharapkan. 

Sebaliknya, pihak Kongres merayakan hasil ini sebagai tanda kebangkitan partai mereka setelah beberapa tahun mengalami kemunduran. 

Berkurangnya mayoritas suara yang diraih BJP diproyeksikan dapat membatasi ruang gerak Modi untuk melakukan reformasi besar-besaran seperti yang dijanjikan selama kampanye.

Janji Manis Narendra Modi

BJP yang berkuasa di India, dikenal dengan agenda nasionalis Hindu-nya. Partai tersebut telah mengumumkan serangkaian janji ambisius yang mencakup berbagai bidang dari hukum, sipil, hingga ekonomi. 

Dilansir dari Reuters, Selasa 11 Juni 2024, berikut sederet janji kontroversial BJP.

Uniform Civil Code

Salah satu janji besar BJP adalah penerapan Kode Sipil yang Seragam. Kode ini akan menggantikan undang-undang berbasis agama.

Saat ini, masyarakat di India yang menganut agama berbeda tunduk pada hukum sipil yang berbeda-beda sesuai keyakinan mereka masing-masing dalam hal seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hukum agama lainnya.

Namun, partai penguasa BJP berencana memberlakukan Kode Sipil Seragam di seluruh India.

Kode Sipil Seragam diklaim BJP bertujuan menyatukan semua warga negara di bawah satu aturan hukum yang sama terkait persoalan sipil, menggantikan undang-undang yang selama ini bersifat spesifik berdasarkan agama. 

Meski demikian, wacana pemberlakuan Kode Sipil Seragam memicu keresahan di kalangan komunitas Muslim. 

Mereka mengkhawatirkan kebijakan ini dapat mengancam praktik-praktik keagamaan yang selama ini menjadi tradisi turun-temurun dalam komunitas mereka. 

Pembangunan Kuil di Lokasi Kontroversial

Setelah sukses membangun kuil Dewa Ram diatas reruntuhan Masjid Babri yang dihancurkan oleh sekelompok umat Hindu pada tahun 1992, beberapa pemimpin BJP mengisyaratkan rencana pembangunan kuil di lokasi sengketa lainnya. 

Kasus-kasus sensitif masih disengketakan di pengadilan hingga kini, diantaranya melibatkan rencana pembongkaran dua masjid legendaris di wilayah Uttar Pradesh.

BJP dituding memfokuskan pengembangan situs Hindu dengan menghancurkan situs suci umat islam India yang selama ini masih saling tumpang tindih dan saling klaim antara komunitas muslim dan hindu. 

Langkah ini dapat dilihat sebagai cara untuk memperkuat identitas nasional India sebagai negara Hindu.

Sistem Satu Pemilu

BJP juga mengusulkan gagasan pemilu serentak untuk 28 negara bagian dan parlemen nasional setiap lima tahun.

BJP beralasan hal ini akan meningkatkan tata kelola dan pertumbuhan. 

Kontroversi muncul karena kekhawatiran kebijakan ini dapat merusak sistem federal India dan memberikan keuntungan tidak proporsional kepada partai nasional seperti BJP. 

Namun, rencana ini tidak akan terwujud dalam waktu dekat, mengingat diperlukan persetujuan parlemen dan ratifikasi dari negara bagian, serta adanya protes dari partai oposisi dan sekutu BJP.

Reformasi Ekonomi

Di bidang ekonomi, BJP berjanji untuk menjadikan India menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia, dengan pertumbuhan tinggi dan inflasi rendah serta defisit anggaran yang terkendali. 

Banyak analis memprediksi Modi akan menunda reformasi radikal seperti sistem ketenagakerjaan dan penggunaan lahan, yang sering kali menghadapi perlawanan keras dari serikat pekerja dan komunitas agraris. 

Tekanan dari koalisi yang beragam, yang terdiri dari berbagai partai dengan kepentingan yang berbeda, juga memperumit upaya untuk melaksanakan reformasi ini.

Selain itu, oposisi yang semakin kuat di parlemen dan di luar pemerintahan bisa menghambat proses legislasi, membuat Modi harus mencari keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas politik. 

Akibatnya, BJP mungkin lebih fokus pada kebijakan yang memberikan hasil jangka pendek dan populer, daripada reformasi struktural yang lebih mendalam namun kontroversial.