Mendorong Kinerja LPI untuk Melepas Belenggu Utang

JAKARTA – Indonesia tengah mengalami lonjakan utang akibat pandemi COVID-19. Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah menembus 40,49% per Mei 2021.

Secara keseluruhan, nilai utang pemerintah per Mei 2021 berada di level Rp6.418,15 triliun. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah memacu kinerja Indonesia Investment Authority (INA) agar pembangunan dalam negeri bisa berpijak pada investasi, bukan lagi dana utang.

• Modernland Realty Raup Marketing Sales Rp341 Miliar pada Kuartal I-2021
• Waskita Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia Rp225 Miliar
• Pengelola Hypermart (MPPA) Berpotensi Meraih Rp670,85 Miliar Lewat Private Placement

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai pemerintah akan sulit melakukan pembangunan karena dananya telah tersedot oleh penanganan COVID-19. Maka dari itu, INA dinilai Said menjadi katalisator yang paling efektif sebagai instrumen pembangunan.

“Berbagai skema proyek tidak harus bergantung pada APBN. Pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan program pemerintah dari sumber utang,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Trenasia.com, Senin, 5 Juli 2021.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut sebanyak 75% dana pembangunan bakal bersumber dari investasi INA. Sementara itu, Erick mengklaim bakal menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan pembangunan sebesar 25% saja.

Kemenkeu mencatat pagu anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBN pada 2020 mencapai Rp419,2 triliun. Dana tersebut setara 15,3% dari pagu belanja pemerintah pada tahun lalu yang sebesar Rp2.739,2 triliun.

“Infrastruktur kita tidak berbasis utang, tapi modal. Berbagai negara, dari Dubai, Kanada, sampai Belanda percaya INA bisa menghimpun dan mengelola modal pembangunan,” kata Erick dalam sebuah dialog, Senin, 5 Juli 2021.

Kepercayaan Investor

Untuk menarik investasi, Kepala ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai INA perlu bekerja keras membangun kepercayaan investor asing. Hal ini jelas ditopang oleh stabilitas ekonomi di dalam negeri.

Josua mengakui INA punya potensi berlimpah dalam menarik investasi sekaligus menjadi sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kendati demikian, lanjut Josua, INA tidak bisa bekerja sendiri.

Kebijakan ekonomi pemerintah dalam penanganan COVID-19 tetap menjadi game changer yang bisa mempengaruhi keputusan investor. Pasalnya, secara regulasi, kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sudah mempermudah izin investasi di tanah air.

“Bagaimana kita menunjukkan kepercayaan investor dan INA perlu menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur dan bisa mendorong proyek ini berdasarkan modal, bukan utang,” ujar Josua dalam diskusi virtual yang diadakan Kemenkeu beberapa waktu lalu.