Menengok Ambisi Digitalisasi Prabowo, Apakah Efektif Genjot Ekonomi?
- "Hilirisasi tidak akan terjadi tanpa inovasi dari sains dan teknologi. Itu adalah satu yang sangat penting yang kami harus galakkan," tegas Stella.
Nasional
JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto menegaskan digitalisasi sebagai salah satu pilar utama untuk menggenjot kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia.
Dengan membawa visi yang menitikberatkan pemerataan akses digital, transformasi ekonomi berbasis teknologi, dan pengembangan ekosistem digital yang berdaya saing global, pemerintahan Prabowo berusaha merancang strategi terintegrasi demi mencapai Indonesia yang lebih maju dan mandiri secara digital.
Hal senada disampaikan Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menurutnya transformasi digital sejalan dengan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang menggarisbawahi visi digitalisasi sebagai pilar utama untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi sekaligus memperkokoh ketahanan nasional.
“Transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama,” terang Wisnu, dalam keterangan resminya, dikutip Senin, 11 November 2024.
- Saham GOTO Menguat 4,76 Persen Usai Teken Kesepakatan dengan Tencent dan Alibaba
- Kebijakan Kemasan Polos Diskriminatif terhadap Rokok Elektronik
- Memilih Instrumen Tabungan yang Tepat, Ini Tips UOB Indonesia
Tiga Lapisan Infrastruktur Digital: Backbone, Middle Mile, dan Lastmile
Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, rencana pengembangan infrastruktur digital dibagi ke dalam tiga lapisan utama, jaringan tulang punggung (backbone), middle mile, dan lastmile.
"Pada tahun 2023, utilisasi Palapa Ring telah mencapai kapasitas 48,0 persen," tulis keterangan di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Sasaran tiga lapis tersebut bertujuan untuk memastikan setiap lapisan mampu mendukung konektivitas yang kuat dan stabil dari pusat hingga ke wilayah terluar Indonesia. Pemerintah menyadari, tanpa adanya pondasi infrastruktur digital yang memadai, upaya transformasi digital tidak akan tercapai maksimal.
Pemerintahan Prabowo juga berkomitmen melanjutkan proyek backbone untuk optimalisasi jaringan Palapa Ring, proyek infrastruktur yang telah membentang dari barat hingga timur Indonesia.
Lewat pemanfaatan maksimal Palapa Ring, pemerataan akses jaringan diharapkan diklaim bisa tercapai lebih cepat, memperkuat basis ekonomi digital di berbagai wilayah, sekaligus mendorong penetrasi jaringan telekomunikasi oleh operator lokal. Hal ini menjadi langkah kunci agar masyarakat di berbagai daerah, termasuk pelosok, mendapatkan akses yang setara dalam era digital ini.
- Saham GOTO Menguat 4,76 Persen Usai Teken Kesepakatan dengan Tencent dan Alibaba
- Kebijakan Kemasan Polos Diskriminatif terhadap Rokok Elektronik
- Memilih Instrumen Tabungan yang Tepat, Ini Tips UOB Indonesia
Tiga Pilar Transformasi Digital: Inklusif, Pemberdayaan, Kepercayaan
Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, telah menyusun kerangka transformasi digital yang mencakup tiga prinsip utama:
Inklusif: Menjamin akses yang merata untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan memperhatikan konektivitas, khususnya akses broadband, mencakup pengelolaan spektrum frekuensi, peningkatan kualitas internet, dan mengembangkan industri perangkat digital lokal untuk menekan ketergantungan impor.
Pemberdayaan (Empowering): Memfasilitasi ekosistem ekonomi digital yang kuat, mencakup pembangunan ekosistem transaksi digital yang aman dan efisien, peningkatan daya saing bisnis digital, serta pengembangan keterampilan digital SDM Indonesia agar berdaya saing global.
"Prinsip memberdayakan, diarahkan untuk membentuk ekosistem digital yang mampu menumbuhkan ekonomi digital melalui peningkatan nilai transaksi digital dan daya saing bisnis, mewujudkan sumber daya manusia digital, mewujudkan masyarakat digital dan selanjutnya prinsip dipercaya dan berdaulat," terang Meutya dalam keterangan resminya.
Kepercayaan dan Kedaulatan (Trusted and Sovereign): Peningkatan sistem pemerintahan digital yang aman, memastikan ruang digital yang produktif, serta menjaga kedaulatan informasi publik dan komunikasi. Pemerintah mengklaim pihaknya akan memperketat pengawasan agar ekosistem digital Indonesia bebas dari ancaman, seperti penyebaran berita palsu dan ancaman keamanan data.
Akselerasi 100 Hari Kerja Prabowo: Implementasi Hilirisasi
Dalam 100 hari pertama, pemerintah mengklaim akan menaruh perhatian besar pada digitalisasi berbagai sektor pemerintahan. Program prioritas di antaranya adalah penanggulangan judi online yang kian marak, pemerataan akses internet, dan pengembangan ekonomi digital di berbagai wilayah.
Dalam strategi hilirisasi, Presiden Prabowo juga mendorong pengembangan industri padat karya seperti pertanian, kelautan, dan pangan berbasis digital. Sektor-sektor ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan melalui pemrosesan komoditas sebelum diekspor, seperti kopi, kakao, lada, dan nilam.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Bidang Sains dan Teknologi, Stella Christie, menekankan bahwa inovasi di bidang sains dan teknologi memegang peran kunci dalam keberhasilan hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi tidak dapat terlaksana tanpa adanya terobosan-terobosan baru yang dihasilkan dari kemajuan sains dan teknologi.
"Hilirisasi tidak akan terjadi tanpa inovasi dari sains dan teknologi. Itu adalah satu yang sangat penting yang kami harus galakkan," tegas Stella.
Digitalisasi dalam rantai pasok dan proses manufaktur produk memungkinkan Indonesia meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.
Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai lebih dari 80 ribu km, yang menyimpan potensi besar bagi industri rumput laut. Melalui digitalisasi sektor ini, produk rumput laut dapat diproses lebih lanjut menjadi pupuk organik, kosmetik, hingga bio avtur.
Digitalisasi rantai produksi dan distribusi rumput laut diyakini dapat memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi permintaan global yang semakin tinggi untuk produk-produk berkelanjutan.
Pemerintah ingin membangun jalur industri yang sesuai dengan potensi nasional, dan bukan semata mengikuti tren global. Digitalisasi akan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki relevansi dengan potensi domestik, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar, namun produsen utama dalam ekosistem digital.
Digitalisasi di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan menjadi motor utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemerataan ekonomi, serta menguatkan ketahanan nasional.