Mengenal Orde Baru dan Karakteristik Pemerintahannya

JAKARTA — Belum lama ini Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa manajemen birokrasi era kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan seperti Orde Baru (Orba).

Dia mengatakan birokrasi pemerintahan Prabowo akan mengkombinasikan Orba, era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan era Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut dituturkan setelah bertemu dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie, pada 23 September 2024 di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Menteri Perdagangan (Mendag) itu menekankan bahwa yang dibahas adalah persoalan birokrasi yang akan mirip Orba, bukan dalam konteks demokrasi. Lalu Apa Itu Orde Baru? Orde Baru (orba) merujuk pemerintahan Soeharto pada tahun 1966, setelah pemerintahan Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. 

Tritura

Istilah itu menandakan transformasi pemerintahan Orde Lama, dan istilah Orba dijelaskan sebagai respons terhadap ketidakstabilan serta krisis yang terjadi di orde sebelumnya. Orde Baru dilatarbelakangi dengan adanya tuntutan Tri Tuntutan Rakyat atau lebih dikenal Tritura, sesuai dengan namanya terdapat tiga tuntutan. 

Yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), pembubaran Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Meskipun dengan adanya tuntutan tersebut, Soekarno sebagai presiden saat itu tidak menggubris aksi masyarakat dan tuntutannya. 

Hingga terjadinya peristiwa Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI, yang berimbas pada hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Soekarno. Pada situasi hiruk pikuk ekonomi, politik, dan sosial Soekarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). 

Supersemar berisikan penunjukan Soeharto oleh presiden pertama Indonesia untuk mengurus segala tindakan demi terciptanya ketenangan, keamanan, dan stabilitas politik. Aroma yang tercium oleh masyarakat mengingat Orba mungkin berada pada konteks yang negatif, seperti tindakan represif terhadap gerakan sosial atau oposisi, banyaknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dwifungsi ABRI, dan sebagainya.

• Tips Sehat Memasuki Usia 40 Tahun, Salah Satunya Jaga Pola Makan
• Cara Mengatasi Kecanduan Mi Instan
• 5 Orang Ini Jadi Konglomerat Terkaya di Indonesia Berkat Bisnis Mi Instan

Dalam konteks pernyataan Zulkifli Hasan, mengembalikan manajemen birokrasi pada model Orde Baru menimbulkan banyak pertanyaan mengenai pendekatan yang akan diambil Prabowo dalam mengelola pemerintahan. 

Lili Romli dalam tulisannya di Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS menyebbut Orde Baru dikenal dengan dominasi militer dan kontrol ketat terhadap berbagai sektor, yang menimbulkan kontroversi terkait hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. 

Meskipun kesan yang dibawa mengatakan pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, Lili mengingatkan bahwa setiap usaha untuk mengadopsi elemen-elemen dari Orde Baru harus mempertimbangkan konteks demokrasi modern dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

Setiap langkah harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat institusi demokrasi, sambil tetap menghargai nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi harapan masyarakat saat ini.