Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Bandan Anggaran DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia
Makroekonomi

Mengenal Pajak Natura ala Sri Mulyani

  • Pajak natura artinya bentuk pajak yang dikenakan atas pendayagunaan asal daya alam atau penggunaan aset alam yang dimiliki oleh negara

Makroekonomi

Ashari Purwo

JAKARTA— Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan pajak natura menjadi langkah penting dalam pengelolaan asal daya alam yang bertanggung jawab di Indonesia.

Beleid itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan menggunakan Pekerjaan atau Jasa yang diterima atas Diperoleh pada bentuk Natura serta/atau Kenikmatan.

Pajak natura artinya bentuk pajak yang dikenakan atas pendayagunaan asal daya alam atau penggunaan aset alam yang dimiliki oleh negara. Tujuan utama dari pajak natura merupakan buat mendorong pengelolaan yg berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap sumber daya alam serta memperoleh pendapatan bagi negara.

Pajak natura dapat diterapkan di banyak sekali sektor mirip pertambangan, perkebunan, kehutanan, serta energi. pada sektor pertambangan, misalnya, pajak ini dikenakan atas produksi serta ekspor mineral serta batu bara. Pajak ini juga bisa diterapkan di penggunaan huma atau hak atas tanah yang dimiliki oleh negara.

Dalam konteks lingkungan, pajak natura memiliki kiprah krusial pada mengurangi akibat negatif terhadap lingkungan. menggunakan menerapkan pajak yang tinggi di eksploitasi sumber daya alam, pemerintah bisa mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan praktik yg lebih berkelanjutan serta ramah lingkungan.

Selain itu, pajak natura juga berperan pada menerima pendapatan bagi negara. Pendapatan yang diperoleh asal pajak ini bisa digunakan buat membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program-program pemerintah lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tetapi, penerapan pajak natura pula membutuhkan ekuilibrium yang baik antara kepentingan ekonomi serta lingkungan. Pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor mirip tarif pajak yang wajar, supervisi yang ketat terhadap praktik-praktik ilegal, serta menyampaikan bonus bagi perusahaan yang menerapkan praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

Secara holistik, pajak natura adalah instrumen penting pada mengelola asal daya alam secara bertanggung jawab serta berkelanjutan. Menggunakan penerapan yang sempurna, pajak ini bisa memberikan manfaat ganda bagi negara, yaitu pendapatan yang signifikan dan  proteksi terhadap lingkungan alam yang berharga.