Mengenal PKA, Sistem Penilaian Kredit yang Bisa Melacak Aktivitas Medsos

JAKARTA - Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang dirancang untuk melengkapi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran PKA bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan memberikan alternatif penilaian kredit, khususnya bagi individu dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Artikel ini akan membahas secara rinci tentang PKA, fungsi, mekanisme kerja, dan bagaimana perannya dalam ekosistem keuangan Indonesia.

Apa Itu Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA)?

PKA adalah sistem penilaian kredit berbasis data alternatif yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit seseorang atau entitas bisnis. Data alternatif yang dimaksud mencakup informasi non-konvensional seperti:

• Riwayat pembayaran tagihan (listrik, air, atau telepon).
• Pola transaksi digital (e-wallet atau e-commerce).
• Aktivitas di media sosial.
• Data telekomunikasi.

PKA dikembangkan sebagai solusi untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memiliki riwayat kredit (credit history) di lembaga keuangan formal. Dengan menggunakan data alternatif ini, PKA memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kemampuan dan karakter calon debitur.

• Selain Squid Game 2, Ini 10 Film dan Drama yang Dibintangi Im Siwan
• Teori Jack and Jill, Akankah Menjadi Permainan Mematikan di Squid Game 3?
• Sukses Bintangi Squid Game 2, Ternyata 5 Aktor Ini Terlibat Skandal

Perbedaan PKA dan SLIK OJK

SLIK OJK adalah sistem yang mencatat riwayat kredit debitur berdasarkan laporan dari lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan. Informasi dalam SLIK meliputi data pinjaman, status pembayaran, dan kolektibilitas kredit.

Sementara itu, PKA melengkapi SLIK dengan memanfaatkan data di luar sektor keuangan formal. Beberapa perbedaan utama antara PKA dan SLIK adalah:

• Basis Data: SLIK berbasis data kredit formal, sedangkan PKA menggunakan data alternatif.
• Jangkauan Pengguna: SLIK lebih banyak digunakan oleh perbankan, sementara PKA menjangkau masyarakat unbanked dan underbanked.
• Fleksibilitas Penilaian: PKA mampu menilai individu yang belum memiliki riwayat kredit formal.

Fungsi dan Manfaat PKA dalam Ekosistem Keuangan

PKA memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, di antaranya:

1. Meningkatkan Akses Kredit bagi Kelompok Unbanked

Salah satu tantangan utama dalam inklusi keuangan adalah sulitnya kelompok unbanked mengakses layanan kredit. Dengan PKA, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki riwayat kredit formal dapat dinilai kelayakannya melalui data alternatif.

2. Mendukung UMKM dalam Mendapatkan Pembiayaan

UMKM sering menghadapi kendala dalam memperoleh pinjaman karena kurangnya dokumen keuangan atau riwayat kredit. PKA memberikan solusi dengan menilai kelayakan kredit UMKM berdasarkan data transaksi digital atau pembayaran tagihan usaha mereka.

Baca  Juga: Tantangan Program Kredit Milenial di Era Prabowo untuk Keberlanjutan Ekonomi Digital

3. Meningkatkan Efisiensi Penilaian Kredit

Penggunaan teknologi dalam PKA memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan akurat. Proses ini mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menilai kelayakan kredit calon debitur.

4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital

Dengan memanfaatkan data dari platform digital, PKA turut mendukung ekosistem ekonomi digital. Hal ini memberikan insentif bagi masyarakat untuk bertransaksi secara digital dan meninggalkan praktik keuangan informal.

Mekanisme Kerja PKA

PKA menggunakan algoritma canggih dan teknologi big data untuk menganalisis data alternatif. Berikut adalah langkah-langkah dalam mekanisme kerja PKA:

1. Pengumpulan Data: Data diperoleh dari berbagai sumber seperti penyedia layanan telekomunikasi, e-commerce, dan penyedia layanan utilitas.
2. Pemrosesan Data: Data yang terkumpul diolah menggunakan algoritma untuk menilai pola perilaku keuangan calon debitur.
3. Penilaian Kredit: Hasil analisis data menghasilkan skor kredit alternatif yang mencerminkan kelayakan calon debitur.
4. Penyajian Hasil: Skor kredit ini kemudian digunakan oleh lembaga keuangan sebagai salah satu acuan dalam memutuskan pemberian kredit.

• LK21 dan Anoboy Ilegal, Ini 6 Platform Streaming yang Aman
• Broker Ini Borong Saham GOTO Sebesar Rp200 Miliar Jelang Momen Tahun Baru
• Dua hari Berturut-turut, GOTO jadi Saham Tercuan di Pembukaan LQ45

Peran OJK dalam Pengembangan PKA

Sebagai regulator, OJK berperan penting dalam memastikan bahwa PKA berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Beberapa langkah yang dilakukan OJK meliputi:

• Penyusunan Regulasi: OJK merancang regulasi yang mengatur standar operasional PKA, termasuk tata kelola data.
• Pengawasan: OJK melakukan pengawasan terhadap penyelenggara PKA untuk memastikan mereka mematuhi aturan yang berlaku.
• Edukasi Publik: OJK mengedukasi masyarakat tentang manfaat PKA dan pentingnya literasi keuangan.

Tantangan dalam Implementasi PKA

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi PKA tidak luput dari tantangan, seperti:

• Keamanan Data: Pengumpulan dan pengolahan data alternatif rentan terhadap ancaman kebocoran data.
• Validitas Data: Kualitas penilaian kredit sangat bergantung pada validitas data yang digunakan.
• Keberterimaan Pasar: Perbankan dan lembaga keuangan perlu diyakinkan untuk mengadopsi skor kredit dari PKA.