Menggantungkan Harapan Besar Prabowo Soal Koperasi pada Budi Arie

JAKARTA—Prabowo Subianto adalah satu dari sedikit politikus wahid Indonesia saat ini yang menaruh perhatian pada koperasi. Jauh sebelum dia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo kerap membahas soal ide-ide koperasi di berbagai kesempatan. 

Kedekatan Prabowo dengan koperasi tak lepas dari andil keluarga besarnya. Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo, merupakan tokoh koperasi yang juga tangan kanan Mohamad Hatta. Sang proklamator pernah menugasi Margono bekerja di kantor koperasinya karena punya ilmu koperasi dan perkreditan rakyat yang mumpuni. 

Jiwa koperasi menurun pada anak sulung Margono yang juga ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro dikenal sebagai tokoh nasional yang banyak menelurkan ide dan pemikiran tentang koperasi dalam tulisan maupun buku. 

Dia percaya koperasi dengan watak kolektifnya dapat melawan kapitalisme yang berorientasi pada kepentingan individu.  Keyakinan bahwa koperasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pun menular pada Prabowo. 

Dalam sebuah temu anggota koperasi di Bogor awal tahun ini, Prabowo mengaku bertekad membesarkan koperasi. “Di Indonesia, koperasi adalah sarana untuk membantu rakyat. Membantu saudara-saudara kita yang masih lemah ekonominya,” ujarnya waktu itu.  

Prabowo mengakui nilai-nilai koperasi yang ditanamkan di lingkungan keluarga membulatkan tekadnya untuk membesarkan koperasi. “Saya, datang dari keluarga koperasi. Kakek saya pendiri koperasi, ayah saya jabatan terakhir Ketua Induk Koperasi Pegawai Negeri seluruh Indonesia. Sampai meninggal beliau menjabat itu,” tutur Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Koperasi Unit Desa (KUD).

Nihil Rekam Jejak

Harapan besar Prabowo terhadap koperasi membuat publik menanti siapa yang akan mengisi posisi Menteri Koperasi (Menkop). Sejumlah kalangan di perkoperasian memantikan sosok profesional yang benar-benar paham dan dapat mengembangkan koperasi, sekaligus mengikis citra buruk lembaga tersebut. 

Syahdan, Budi Arie Setiadi kemudian diumumkan sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih 2024-2029, Minggu, 20 Oktober 2024. Nama eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini bisa dibilang mengejutkan. Relatif tak memiliki rekam jejak di bidang perkoperasian, Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) itu justru dipilih untuk mengurusi bidang yang menjadi harapan besar Prabowo. 

Di kementeriannya terdahulu, Budi Arie juga bisa dibilang gagal. Kelalaiannya membuat Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh akibat diretas. Peretasan ini berdampak pada ratusan instansi pemerintahan. 

Budi pun sempat memicu kontroversi usai idenya menjadikan Wulan Guritno sebagai duta judi online. Padahal, Wulan adalah salah satu artis yang dilaporkan polisi karena diduga mempromosikan judi online. 

Namun, Budi Arie tampak optimistis mampu bersinar di pekerjaan barunya. Tak tanggung-tanggung, dia menargetkan anggota koperasi di Indonesia tumbuh menjadi 50 juta orang dalam waktu setahun. Saat ini baru 27 juta warga Indonesia yang tergabung dalam koperasi. 

Dia kemudian mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang warganya sudah akrab dengan koperasi. “Amerika yang katanya individualis, liberalis, kapitalis, 125 juta warganya sudah berkoperasi,” ujar Budi dikutip dari Antara Senin, 21 Oktober 2024.

Baca Juga: Nasib Buram Koperasi Usai Revisi UU Gagal Dieksekusi

Menurut Budi, kesadaran masyarakat untuk berkoperasi harus ditingkatkan. Dia mengakui kasus koperasi bodong yang terus mengemuka membuat orang menjadi ragu untuk berkoperasi. Budi berencana melakukan rebranding untuk mengangkat citra koperasi. “Menumbuhkan kepercayaan masyarakat itu penting,” ujarnya.

Selain rebranding koperasi, Menkop berencana menggeber digitalisasi terhadap 127.000 koperasi di Indonesia. Hal itu dilakukan sembari meningkatkan tata kelola dan SDM perkoperasian. 

Tak hanya itu, Budi Arie berkomitmen menyelesaikan RUU Koperasi yang terkatung-katung hingga kini. Sudah 32 tahun tidak ada pembaruan aturan soal koperasi dalam undang-undang. 

Pengamat koperasi, Suroto, menilai pangkal masalah koperasi di Indonesia saat ini adalah minimnya political will pemerintah. Dia menyebut pemerintah sudah punya prinsip koperasi yang dapat dijalankan dengan UU lama. 

Menurut Suroto, prinsip itu cukup diturunkan dalam regulasi tingkat kementerian untuk penindakan. “Masalahnya pemerintah tidak pernah melihat itu sebagai urgensi untuk menyusun sistem pengawasan koperasi untuk menjaga kepentingan publik,” ujar Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (AKSES) ini.

Alih-alih merevisi UU, Suroto mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dalam membuat regulasi untuk memukul para rentenir berkedok koperasi. “Itu cukup dengan Peraturan Menteri atau PP,” tegas Suroto.