Mengupas Problem LRT: Mulai Perbedaan Spek Kereta hingga Jembatan Salah Desain

JAKARTA - Kereta Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek diketahui mengalami masalah yang meliputi perbedaan spesifikasi terhadap 31 trainset (rangkaian) dan radius jembatan terlampaui kecil sehingga tidak bisa digunakan untuk memacu kecepatan kereta. 

Hal itu terjadi karena kesalahan desain pada saat pembangunan sebagai dampak ketiadaan integrator serta kurangnya koordinasi antar pihak dalam proyek tesebut. “Ketiadaan integrator berdampak pada kurang koordinasi antar pihak dalam proyek pembangunan LRT,” ungkap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam acara In Journey Talks, Selasa 1 Agustus 2023. 

Dalam proyek pembangunan tersebut melibatkan beberapa komponen langsung meliputi pembangunan prasarana oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, pembuatan kereta oleh PT INKA (Persero), software development oleh Siemens, hingga persinyalan oleh PT Len Industri (Persero). 

Spesifikasi Kereta yang Berbeda

Sejumlah 31 rangkaian LRT Jabodebek diketahui memiliki spesifikasi yang berbeda. Perbedaan tersebut meliputi dimensi, berat, kecepatan, hingga pengeremannya berbeda-beda satu sama lain. 

Hal itu diketahui dari keluhan Siemens ketika memperbaiki perangkat lunak kereta tersebut. Akibatnya, biaya perbaikan menjadi lebih tinggi karena harus menyesuaikan antar satu kereta dengan lainnya. "Siemens suatu hari komplain sama saya yang mengatakan software-nya naik cost-nya karena Spek kereta INKA-nya ini berbeda-beda satu sama lain,” ujar Kartika.

Padahal dalam mode operasi GoA 3 di mana kereta dioperasikan tanpa masinis, spesifikasi kereta harus seragam agar dapat berhenti sejajar antara 'gate' di stasiun dan pintu kereta. Adanya perbedaan menyebabkan perlunya penyesuaian kembali pada software-nya agar rangkaian yang berbeda spesifikasi ini dapat berhenti pada posisi yang sama. 

Penyesuaian ini membutuhkan waktu cukup lama utuk mendapatkan toleransi dari 31 rangkaian agar dapat sama berhenti di posisi yang ditentukan meskipun memiliki spesifikasi yang berbeda.

Jembatan Salah Desain

Permasalahan lain dalam LRT Jabodebek adalah kesalahan jembatan lengkung bentang panjang (longspan) yang berada di antara Gatot Subroto ke Kuningan. Jembatan ini memiliki radius yang kecil dan menikung tajam. 

Hal ini terjadi karena pihak pembangun prasarana tidak melakukan uji kemiringan terlebih dahulu dampak kurangnya koordinasi antar pihak. Akibatnya, rangkaian LRT yang melewati ruas tersebut harus berjalan pelan hingga 20km/jam karena radius tikungan pada jembatan yang terlampau kecil. 

Padahal jika radius pada jembatan lengkung tersebut diperlebar dapat menambah kecepatan optimal LRT dalam operasional. “Seharusnya tikungannya lebar agar kereta bisa speedup ketika belok,” ujar Wamen BUMN tersebut. 

Sempat Pesimis

Pembangunan LRT Jabodebek mulanya dipandang sebagai proyek yang tidak memungkinkan (impossible mission). Apalagi kereta ini didesain untuk beroperasi tanpa masinis. Meski demikian proyek LRT akhirnya dapat berhasil dikerjakan. “Jadi dulu dengan berbagai macam teori, bikinlah program kereta tanpa masinis. Jadi teknologi kereta tanpa masinis,” ujar Kartika.

Bahkan akibat adanya permasalahan dalam spesifikasi rangkaian dan desain jembatan, Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengusulkan untuk mengganti pola operasional dari tanpa masinis menjadi dengan masinis. Namun akhirnya kini masih diusahakan untuk tetap beroperasi dengan teknologi tanpa masinis.

Sebelumnya, Uji Coba Light Rail Transport (LRT) Jabodebek mendadak dihentikan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai Senin 17 Juli 2023.  

Penghentian tersebut dilakukan belum genap satu pekan LRT melakukan uji coba terbatas dengan penumpang. Uji coba kereta dihentikan selama empat hari terhitung dari tanggal 17 hingga 20 Juli 2023. 

Alasan dihentikannya uji coba LRT Jabodebek tersebut yaitu perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan terhadap software pada kereta. Hal ini untuk menjaga keamanan pada kereta serta memastikan kereta pada kondisi sempurna hingga nanti diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus mendatang.