Mengupas Realisasi Janji Besar Inggris Pasca-Brexit

JAKARTA - Para anggota parlemen menyatakan janji-janji besar Inggris untuk meningkatkan daya saing global sektor keuangan pasca-Brexit telah menjadi penghambat. Hal ini menyusul banyaknya perubahan yang belum diterapkan dan sejauh ini tidak ada yang berdampak besar.

Setahun yang lalu, Menteri Keuangan Jeremy Hunt menetapkan Reformasi Edinburgh untuk meningkatkan daya tarik Kota bagi investor global. Saat ini hal itu menjadi lebih mudah karena Inggris, dan bukan Uni Eropa, menulis aturan untuk bank, perusahaan asuransi, dan manajer aset.

Tekanan untuk melonggarkan aturan meningkat setelah perancang chip Inggris, Arm Holdings, memilih untuk mencatatkan sahamnya di New York pada bulan September, dikutip dari Reuters, Jumat, 8 Desember 2023. 

• UOB Indonesia Resmi Akuisisi Bisnis Consumer Banking Citibank Indonesia
• Tiga Indikator Penting untuk Tingkatkan Produktivitas Pertanian
• Mangkir Pemeriksaan KPK, Eddy Hiariej Ngaku Sakit

Perubahan seperti pelonggaran peraturan pencatatan London Stock Exchange dijuluki sebagai Big Bang 2.0, merujuk pada deregulasi bersejarah pada tahun 1980-an yang membantu menjadikan Kota sebagai kekuatan global dalam bidang keuangan.

Sejak Brexit, London menghadapi persaingan dari pusat-pusat Uni Eropa, dengan Amsterdam mengambil alih ibu kota Inggris itu untuk menjadi pusat perdagangan saham terbesar di Eropa. Uni Eropa mengadopsi banyak reformasi yang sama terhadap pasar yang digariskan oleh Hunt.

“Kami menyambut banyak perubahan sebagai tindakan yang logis dan masuk akal. Namun, kami mempertanyakan validitas klaim bahwa menyambut konsultasi, membuat tinjauan, atau menerbitkan dokumen harus dianggap sebagai reformasi,” kata Harriett Baldwin, ketua Komite Pemilihan Perbendaharaan parlemen, yang menulis laporan itu.

“Reformasi Edinburgh disambut dengan banyak sorotan pada bulan Desember tahun lalu, tetapi, setelah 12 bulan berlalu, kurangnya kemajuan atau dampak ekonomi membuat mereka terasa seperti kegagalan total.”

Secara terpisah, menteri Kota Bim Afolami mengatakan pemerintah telah melaksanakan 22 dari 31 Reformasi Edinburgh, dengan rencana untuk dilaksanakan pada sembilan reformasi terakhir. Dia mengatakan regulator akan mengusulkan perbaikan akses konsumen terhadap saran keuangan. 

“Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sudah memperhatikan pendekatan Inggris, dan kami akan terus menjalankan reformasi kami karena kami menjadikan Inggris sebagai tempat terbaik di dunia untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis,” ujar Afolami dalam sebuah pernyataan.

• Kadin Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 5 Persen Lebih di 2024
• Saham Pertamina Geothermal (PGEO) Melonjak Usai Bentuk JVC Bersama Chevron
• Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim MK Gantikan Manahan Sitompul

Laporan tersebut menemukan enam tindakan yang sudah diimplementasikan belum sepenuhnya selesai, dan enam tindakan lainnya hanya melibatkan penerbitan dokumen atau menyambut konsultasi publik. Tidak ada yang akan berdampak besar pada perekonomian.

“Menerapkan perubahan memakan waktu terlalu lama, seringkali terhenti di kementerian keuangan,” terang anggota parlemen, seraya menambahkan bahwa reformasi yang paling membuat perbedaan sekarang harus diprioritaskan.