Menilik Dukungan Fiskal hingga Politik untuk Program 3 Juta Rumah

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan perumahan rakyat melalui berbagai program prioritas. Untuk menggenjot kebutuhan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersinergi mendukung realisasi program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan instrumen fiskal akan digunakan sebagai salah satu pendorong utama dalam program perumahan rakyat.  “Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung,” jelas Menkeu, dalam keterangan pers, di Jakarta, dikutip Jumat, 21 Februari 2024.

Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyertaan modal negara (PMN) kepada Perusahaan Tabungan dan Sarana Modal Fisik (PTSMF), serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan dana untuk sektor perumahan.

• Mandat Prabowo: Indonesia Harus Berdikasi, Tidak Boleh Ada Campur Tangan Asing
• Rest Area Heritage KM 260B Banjaratma Bangkitkan Ekonomi Lokal
• Harga Sembako di DKI Jakarta Jumat, 21 Februari 2025, Daging Sapi Naik, Garam Dapur Turun

Selain itu, Kemenkeu juga menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengoptimalkan dana sebesar Rp80 triliun dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM). “Kami akan bekerja sama dengan BI, OJK dan bank himbara,” tambah Sri Mulyani.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di sektor perumahan dan mendorong pembiayaan yang lebih efektif. "Kita akan terus mendevelop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar" jelas Sri Mulyani.

• Mandat Prabowo: Indonesia Harus Berdikasi, Tidak Boleh Ada Campur Tangan Asing
• Rest Area Heritage KM 260B Banjaratma Bangkitkan Ekonomi Lokal
• Harga Sembako di DKI Jakarta Jumat, 21 Februari 2025, Daging Sapi Naik, Garam Dapur Turun

Dukungan Politik dan Pendanaan Himbara

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan politik penuh terhadap program perumahan Presiden Prabowo. Komisi XI akan mengawal kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sektor perumahan untuk memastikan likuiditas dan stabilitas pembiayaan. 

Selain itu, DPR juga mendukung program hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“(Program tiga juta rumah) butuh dukungan politik dari DPR. Tentunya ini nanti akan menjadi bahan rapat kita di Komisi XI dan tugas Komisi XI adalah menyelesaikan ini secara tuntas sehingga tidak ada keraguan sedikitpun tentang dukungan tersebut,” jelas Misbakhun dalam kesempatan yang sama.

Selain itu Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria menegaskan BUMN melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) siap menyalurkan pembiayaan perumahan dengan tata kelola yang baik. 

Hal ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program tiga juta rumah dan mengurangi backlog perumahan di Indonesia. “Dari BUMN tentu kami berkomitmen untuk mensukseskan program dari para pemerintah melalui Bank-Bank Himbara,” terang Dony.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ara, menutup dengan mengajak seluruh pihak, termasuk DPR, BI, dan BUMN, untuk bersatu mendukung percepatan realisasi program perumahan rakyat. 

Ara menekankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan legislatif sangat penting untuk menyelesaikan tantangan backlog perumahan yang masih dihadapi Indonesia.