Menilik Kebijakan Anggaran dalam Pengembangan Komoditas Sawit RI

JAKARTA - Pemerintah lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah melaksanakan berbagai program senilai triliunan rupiah guna pengembangan komoditas sawit Tanah Air. 

Beragam program tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pekebun rakyat, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, hingga mendukung hilirisasi dan diversifikasi produk sawit. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kelapa sawit Indonesia pada tahun 2022 tercatat mencapai 46,82 juta ton. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Indonesia saat ini masih mempertahankan posisi sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berkontribusi sekitar 50% dari total produksi minyak kelapa sawit global. Hal itu menunjukkan peran penting industri kelapa sawit Indonesia dalam perekonomian global, baik dalam hal ekspor maupun penyediaan lapangan kerja. 

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah pencapaian pengelolaan sektor sawit rakyat hingga Oktober 2024,

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Sejak diluncurkan pada tahun 2017, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berhasil menyalurkan dana sebesar Rp9,83 triliun. Program ini mencakup peremajaan lahan seluas 351.267 hektare dengan jumlah penerima manfaat mencapai 157.883 pekebun. 

PSR dilakukan ntuk meningkatkan produktivitas lahan sawit rakyat melalui peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif, sekaligus meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Melalui program ini, pemerintah berharap pekebun sawit rakyat memiliki akses terhadap bibit unggul dan teknologi pertanian terkini. 

Program ini juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam mendukung keberlanjutan industri sawit nasional, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

• DPR: Kemenkes Harus Tegak Lurus dengan Menteri dalam Penyusunan Rancangan Permenkes
• Analis Apindo: Tax Amnesty Kebijakan Kurang Ideal, Tapi Dibutuhkan
• Aplikasi Kaya, Platform Investasi AI untuk yang Tak Punya Banyak Waktu Luang

Dukungan Sarana dan Prasarana

Selain peremajaan lahan, pemerintah juga menyalurkan dana sebesar Rp258 miliar untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana. Dukungan tersebut meliputi penyediaan infrastruktur penunjang seperti jalan akses, irigasi, dan fasilitas lain yang mendukung aktivitas pekebun rakyat dalam mengelola kebun sawit mereka.

“Sementara untuk program dukungan sarana dan prasarana, BPDPKS telah menyalurkan dana sebesar kurang lebih Rp258 miliar,” ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman  di Surabaya, dikutip Kamis, 21 November 2024.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan SDM menjadi perhatian utama dalam meningkatkan daya saing sektor sawit rakyat. Hingga Oktober 2024, pemerintah telah mengalokasikan Rp697 miliar untuk mendukung pendidikan dan pelatihan.

Dana tersebut telah dimanfaatkan oleh 9.265 mahasiswa dari keluarga pekebun sawit rakyat yang menerima beasiswa. Selain itu, sebanyak 21.366 orang mengikuti berbagai pelatihan yang untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. Kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dilakukan untuk memastikan program ini tepat sasaran.

• DPR: Kemenkes Harus Tegak Lurus dengan Menteri dalam Penyusunan Rancangan Permenkes
• Analis Apindo: Tax Amnesty Kebijakan Kurang Ideal, Tapi Dibutuhkan
• Aplikasi Kaya, Platform Investasi AI untuk yang Tak Punya Banyak Waktu Luang

Dukungan Program Riset

Untuk mengembangkan inovasi di sektor sawit, pemerintah juga mendukung program riset dengan total dana Rp689 miliar. Program ini melibatkan 349 riset, 1.212 peneliti, 383 mahasiswa, dan 89 lembaga penelitian.

Riset tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan lahan, peningkatan produktivitas, pengembangan produk turunan sawit, hingga inovasi teknologi ramah lingkungan. 

Hasil dari riset ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk tantangan yang dihadapi sektor sawit dan mendorong daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

“Di samping itu, pemerintah terus mendorong kegiatan-kegiatan riset terkait kelapa sawit baik di sektor hulu maupun di sektor hilir yang dapat memberikan manfaat atau peningkatan kualitas dan produktivitas kebun kelapa sawit serta diversifikasi produk hilir kelapa sawit,” tambah Eddy.

Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Sawit

Salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah mendorong hilirisasi industri kelapa sawit. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk sawit melalui diversifikasi produk, seperti bioenergi, oleokimia, dan produk pangan berbasis sawit.

Dorongan tersebut diklaim tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas pasar produk sawit dalam negeri maupun internasional.

Kontribusi Ekspor Kelapa Sawit

Sektor sawit terus memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor non-migas Indonesia. Pada periode Januari hingga September 2024, total ekspor non-migas Indonesia mencapai US$181,14 miliar atau sekitar Rp2.887 triliun (kurs Rp15.940). Dari jumlah tersebut, sektor sawit menyumbang US$14,43 miliar atau sekitar Rp230 triliun.

Sebagai salah satu sektor strategis, kelapa sawit menjadi tulang punggung ekspor non-migas dan berperan penting dalam mendukung neraca perdagangan Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sektor ini melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan peningkatan daya saing.