Menilik Lebih Jauh Rencana Belanja Jumbo Rp1.750 Triliun Menhan Prabowo

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengajukan anggaran belanja Rp1.750 triliun tahun ini. Anggaran jumbo itu diminta Prabowo di tengah beratnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan COVID-19.

Prabowo menyatakan anggaran itu bakal digunakan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai rencana tersebut tidak pantas diajukan Kemenhan di masa sulit ini.

“Tidak layak dibelanjakan untuk Alutsista karena APBN sedang sekarat, utang sedang tinggi. Rencana ini tidak masuk akal,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Juni 2021.

Rencana belanja jumbo Kemenhan terungkap dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kemenhan 2020-2024.

Rencana belanja Prabowo itu bahkan melebihi target pendapatan negara dalam APBN 2021 yang sebesar Rp1.746 triliun.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Mengacu kepada Raperpres tersebut, secara rinci, anggaran itu paling banyak dialokasikan untuk akuisisi Alpalhankam sebesar US$79,1 miliar atau Rp1.132 triliun (asumsi kurs Rp14.318 per dolar Amerika Serikat).

Lalu, pos belanja bakal bermuara di pembayaran bunga tetap selama Rencana Strategis (Renstra) sebesar US$13,39 miliar atau Rp191,72 triliun dan dana kontijensi yang mencakup pemeliharaan serta perawatan Alpalhankam US$32,51 miliar atau Rp465,5 triliun.

Prabowo mengajukan sumber dana belanja Kemenhan ini ditempuh melalui pengadaan utang. Hal ini, kata Didik, jelas tidak perlu dilakukan karena porsi utang pemerintah terus naik selama setahun belakangan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) utang Indonesia per April 2021 tumbuh 26% year on year (yoy) menjadi Rp6.527,29 triliun. Dengan demikian, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah mencapai 41,18% pada April 2021.

“Dengan keadaan seperti ini tidak pantas anggaran yang besar itu diajukan.  Dana itu akan menguras anggaran sosial, pendidikan, sampai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” tegas Didik.

Kritikan tajam juga datang dari Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie yang menilai anggaran jumbo itu tidak urgen digelontorkan saat ini. Connie tidak melihat adanya dinamika pertahanan global yang harus memaksa Indonesia memperkuat Alpalhankam dalam waktu dekat ini.

“Anggaran sebesar ini mau dibeli apa, mau perang ke mana, alutsista apa yang ingin dibuat,” kata Connie dalam sebuah gelar wicara yang dilansir Rabu, 3 Juni 2021.

Jubir Prabowo Sesalkan Dokumen Bocor

Alih-alih menjelaskan lebih lanjut soal rencana tersebut, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Simanjuntak justru hanya menyoroti kebocoran dokumen ini. Menurutnya, dokumen ini bisa menjadi alat yang dipakai untuk kepentingan politik segelintir pihak saja.

“Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan,” kata Dahnil dalam keterangan resmi, dikutip Kamis, 3 Juni 2021.

Dahnil mengungkap akan mengusut pihak yang membocorkan dokumen tersebut. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beralasan pengadaan anggaran ini perlu diajukan lantaran sejumlah Alpalhankam sudah usang.

“Anggaran ini masuknya ke 2022 karena kita lihat Alpalhankam kita sudah tua dan harus diganti,” kata Prabowo di hadapan Komisi I DPR RI, Rabu 2 Juni 2021.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Dirinya pun menyebut tengah berkoorindasi dengan Kemenkeu dan Badan PErencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melihat kesempatan apakah dana itu bisa cair atau tidak. 

Syarat Unsur Kedekatan dengan Prabowo

Bila mendapat restu Kemenkeu dan Bappenas, Kemenhan bakal menjalankan realisasi belanja melalui perusahaan baru bernama PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI. Menurut dokumen lain yang diterima Trenasia.com, perusahaan ini disebut-sebut dibentuk untuk merealisasikan belanja di Kemenhan.

Trenasia.com menelusuri jajaran komisaris dan direksi PT TMI melalui laman resmi https://tmi-id.com, namun tidak ditemukan nama-nama yang diketahui menduduki jabatan tinggi di perusahaan tersebut. 

Rupanya, daftar jajaran pengurus itu telah lebih dahulu dihapus oleh perusahaan. Melansir pemberitaan sebelumnya, berikut merupakan jajaran komisaris dan direksi PT TMI:

Komisaris Utama: Glenny Kairupan 

Komisaris: 

• Angga Raka Prabowo 
• Judi Magio Yusuf 
• Nugroho Widyotomo 
• Prasetyo Hadi 

Direktur Utama: Harsusanto 

• Direktur: Tony Setia Boedi Hoesodo 
• Wicaksono Aji 
• Mundasir 
• Satrio Dimas Aditya

Empat jajaran pengurus, antara lain Glenny Kairupan, Yugi Mugio yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo merupakan kader Partai Gerindra. Seperti diketahui, Menhan Prabowo tercatat masih menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra hingga 2025.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyebut PT TMI merupakan perusahaan yang berfungsi membantu studi Kemenhan. Kendati demikian, Effendi tidak menjelaskan lebih jauh soal mekanisme kerja, cakupan, hingga tugas pokok PT TMI bersama Kemenhan.

“Terkait PT TMI, disebutkannya dibentuk hanya untuk membantu Kemhan melakukan studi. Namun informasi yang berkembang PT TMI bertindak sebagai broker namun Menhan menjamin tidak akan terjadi,” kata Effendi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kemenhan, Rabu, 3 Juni 2021. (RCS)