<p>Industri tekstil masih sangat tergantung pada bahan bakar impor. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>
Industri

Menilik Strategi Kemenperin Genjot Substitusi Impor 35 Persen pada 2022

  • Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengejar target program substitusi impor 35% pada 2022. Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan mengungkapkan pemerintah bakal mengandalkan pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mencapai target tersebut.

Industri
Muhamad Arfan Septiawan

Muhamad Arfan Septiawan

Author

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengejar target program substitusi impor 35% pada 2022. Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan mengungkapkan pemerintah bakal mengandalkan pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mencapai target tersebut.

P3DN bisa memberi kesempatan bagi industri-industri di Indonesia agar bisa tumbuh,” ujar Masrokhan dalam keterangan resmi yang dilansir Jumat, 30 April 2021.

Menurut Masrokhan, pelaksanaan P3DN berpotensi ditopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp607 triliun. Anggaran itu terdiri dari belanja barang sebesar Rp357,4 triliun dan belanja modal RP250,3 triliun.

Sejak dibentuk pada 2018, Tim P3DN telah melakukan sertifikasi terhadap lebih dari 10.000 produk. Adapun target substitusi impor itu setara dengan Rp152,83 triliun.

Sementara itu, Kemenperin memberikan fasilitas penurunan harga gas industri demi mendongkrak produksi. Sepanjang 2020, sebanyak 176 perusahaan dari tujuh sektor industri telah menerima kebijakan penurunan harga gas industri.

“Dengan fasilitasi ini, beberapa perusahaan mulai merencanakan untuk memperbarui teknologi agar bisa memanfaatkan gas bumi dengan lebih efisien,” kata Masrokhan.

Kendati demikian, pemberian fasilitas penurunan harga gas industri itu belum merata. Hal ini nampak dari pemberian fasilitas di Jawa Barat yang semua pelaku industrinya ter-cover bantuan. Sementara itu, sebanyak 82% pelaku industri di Jawa Timur mendapat fasilitas ini.

Angka itu jauh tertinggal dengan pelaku industri di wilayah Sumatera. Sejauh ini, Kemenperin mengungkap baru 20% hingga 30% pelaku industri wilayah Sumatera Utara yang mendapatkan fasilitas penurunan gas industri.

“Kami menargetkan agar sektor penerima kebijakan penurunan harga gas ini dapat bertambah dan coverage-nya makin meningkat,” kata Masrokhan.

Upaya hilirisasi industri juga ditempuh lewat pengembangan industri pemurnian, seperti smelter nikel, nikel kobalt, aluminium, tembaga dan besi baja. Saat ini, secara total Indonesia sudah punya sebanyak 30 smelter yang beroperasi, sedangkan yang tahap konstruksi sekitar 20 unit, dan dalam tahap feasibility study sembilan unit.

Kebijakan ini diklaim bakal berefek terhadap kenaikan kinerja industri logam dasar pada 2020 yang tumbuh 5,87% year on year (yoy). Tidak hanya itu, ekspor sektor industri logam dasar melonjak 30% yoy dengan sumbangan devisa sebesar US$22 miliar

“Seluruhnya kami dorong demi penguatan hilirisasi industri pertambangan dan memperkokoh struktur industri,” ujar Masrokhan.