Menkeu: Infrastruktur Berkelanjutan Penting untuk Keluar dari Middle Income Trap

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya infrastruktur berkelanjutan untuk keluar dari jebakan middle income trap. Saat ini pemerintah tengah menyusun strategi dalam menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan hingga ke tingkat Pemerintah Daerah. 

Hal itu disampaikan Menkeu dalam Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting di Gujarat, India, Minggu 16 Juli 2023. 

Dalam forum tersebut, Menkeu mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mampu keluar dari middle income trap, yakni kondisi di mana suatu negara berpenghasilan menengah tidak bisa keluar menjadi negara maju.

• 5 Rekomendasi Lagu The Beatles Tidak Terkenal Tapi Enak Didengar
• Menimbang Regulasi Pembatasan Usia Kendaraan Bermotor
• Perbaikan Jalan dan Saluran Irigasi jadi Fokus Bengkulu di 2024

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui berbagai macam strategi. Pertama, melalui hadirnya UU HKPD untuk mendukung Pemda meningkatkan infrastruktur publik. “Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, juga menurunkan ketimpangan sosial,” ujarnya dikutip dari laman Kemenkeu, Senin 17 Juli 2023.

Pemerintah juga memberikan akses kepada Pemda untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui soft loan BUMN atau fasilitas pinjaman dari BUMN dengan persyaratan ringan, bunga rendah dan jangka waktu panjang. "Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, melalui public-private financing, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah", ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyoroti keterkaitan pembangunan infrastruktur dengan masyarakat setempat. Sri mengatakan pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi hubungan keterikatan antara infrastruktur dengan masyarakat. Apabila dilihat dari konsep keberlanjutan, maka kondisi tersebut bukanlah kondisi yang optimal baik bagi pemilik infrastruktur maupun masyarakat.

14 Proyek Kerjasama

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) terus memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. 

Kali ini, Kementerian menargetkan 14 proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp73,93 triliun di tahun 2023. Inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

“Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan 14 proyek KPBU senilai Rp73,93 triliun dalam Tahap Penyiapan dan 17 proyek KPBU senilai Rp138,41 triliun dalam Tahap Transaksi,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Herry Trisaputra, Zuna, dikutip dari pu.go.id, Senin, 17 Juli 2023.