Menkeu Sri Mulyani Tolak Tunda Normalisasi Defisit APBN 2023

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan, pemerintah tidak akan lagi menunda normalisasi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau maksimal 3% dari PDB pada 2023.

Menurutnya kebijakan tersebut dipikirkan dengan asumsi yang sudah dikalibrasi dengan baik oleh pemerintah ke depannya.

"Tidak, kami sudah menyetujuinya dengan dialog bersama DPR dalam APBN 2023 pada akhir September dan kita sudah berkomitmen untuk mengembalikan defisit ke level 2,8%," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

• Wujudkan Target NZE 2060, RI Seimbangkan Target Emisi dan Pembangunan Ekonomi
• Benarkah Screenshot Story di Instagram Bisa Ketahuan Pemilik Akun? Ini Penjelasannya
• Kadin Merilis Buku B20 Sustainability 4.0 Awards untuk Dijadikan Panduan Transisi Bisnis Berkelanjutan

Menkeu memahami dengan adanya tantangan ekonomi global, pemerintah telah meningkatkan kewaspadaan dalam menyikapi hal tersebut. Sri Mulyani menambahkan, jika defisit APBN di atas 3% PDB, artinya pemerintah harus menarik utang lebih banyak lagi demi memenuhi belanja.

Hal ini diakuinya akan sangat berisiko di tengah gejolak pasar keuangan yang tinggi. Apalagi jika pemerintah melihat harga komoditas, yang bisa mengalami naik dan turun dengan cepat.

Salah satunya yang dicontohkan Sri Mulyani yakni yang terjadi pada produk minyak sawit Indonesia yang naik tinggi dan kemudian anjlok. Kejadian yang sama juga terjadi pada batu bara. Ia melihat volatilitas komoditas ini harus diatur dengan baik serta menjaga momentum pertumbuhan.