Menko Airlangga: Angkatan Kerja Indonesia Punya Potensi Besar Percepat Pembangunan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, bahwa angkatan kerja di Indonesia memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

Hal itu ia utarakan dalam acara Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022 yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Minggu, 30 Oktober 2022.

Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Kebijakan itu diambil dengan memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Tanah Air, yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang," kata Airlangga dalam rilis resmi, Senin, 31 Oktober 2022.

• Anti Resesi, 5 Bisnis Ini Bisa Jadi Ladang Cuan Saat Ekonomi Tak Menentu
• Investor Buat Surat Terbuka, Minta Mark Zuckerberg Menyerah Pada Meta
• Mengandung Zat Berbahaya, Unilever Tarik Dry Shampoo Dove hingga TRESemme di AS

Ia melanjutkan, menurut Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, Indonesia bisa menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia.

Prediksi IMF pada ekonomi Indonesia diperkirakan akan ada di kisaran 5,3% pada tahun 2022 secara year-on-year (yoy) dan pada tahun 2023 diperkirakan tetap berada di kisaran 5%. Melihat pertumbuhan, secara regional, Menko Airlangga berharap regional Indo-Pasifik di tahun 2023 dapat menjadi penggerak perekonomian dunia.

"Bila disiapkan dengan baik, angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut diharapkan bisa sejahtera sebelum tua," imbuhnya.

Lebih lanjut, Airlangga berharap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kemnaker terkait pelatihan vokasi ini, kedepannya bisa saling melengkapi dengan industri. Ia juga ingin agar pelatihan vokasi bisa terhubung dalam sistem informasi pasar tenaga kerja.

Airlangga juga menerangkan bahwa pelatihan vokasi merupakan re-skilling dan up-skilling yang diperlukan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa mendatang. Apalagi di dalam dunia kerja yang terus berubah perlu dilakukan life long learning.

"Untuk menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker sebagai koordinator pelatihan vokasi perlu terus bersama-sama dengan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Saya berharap agar pelatihan vokasi mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM di masa mendatang," lanjutnya.

• Presiden Jokowi Luncurkan Platform Dunia Virtual Jagat Nusantara
• Inilah 7 Perusahaan Terbesar di Dunia yang Dimulai dari Garasi
• Siap-Siap! 20 Pekerjaan Ini Akan Mulai Menghilang pada 2025

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pemerintah juga telah menyediakan insentif Super Tax Deduction yang merupakan potongan pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi seperti pemagangan, prakerin atau PKL, guru industri, dan lainnya dengan total potongan pajak paling tinggi sebesar 200% dari total biaya yang dikeluarkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk kegiatan vokasi.