Pemerintah Tambah Anggaran Bansos Rp39,19 Triliun Selama PPKM Darurat, Simak Rinciannya

JAKARTA - Pemerintah menambah anggaran dana untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp39,19 triliun selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM, Presiden Joko Widodo telah memberikan tambahan bantuan melalui kementerian terkait,“ ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Sabtu, 17 Juli 2021.

Secara rinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk pemberian beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk 18,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian, bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp300.000 per bulan untuk 10 juta KPM, bantuan uang Rp200.000 per bulan selama 12 bulan untuk 18,8 juta pemegang Kartu Sembako, dan tambahan dana Kartu Prakerja senilai Rp10 triliun.

Selain itu, subsidi listrik rumah tangga untuk 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA juga diperpanjang hingga Desember 2021. Begitu pula perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru atau dosen selama enam bulan.

Sementara itu, di sektor kesehatan pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp33,21 triliun. Tambahan dana ini digunakan untuk biaya perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, insentif tenaga medis dan vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan, pembelian oksigen, serta pembagian dua juta paket obat gratis untuk para pasien isolasi mandiri.

Luhut juga mengatakan ada kemajuan dalam hal penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama PPKM Darurat. Dari hasil monitoring terhadap indikator Google Traffic Facebook Mobility dan indeks cahaya malam, ada penurunan yang cukup signifikan atas mobilitas dan aktivitas masyarakat.

“Ini memberikan harapan bahwa penularan varian delta ini bisa kita turunkan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Di samping itu, pemerintah juga akan mempercepat program vaksinasi dengan target 1,5 juta suntikan pada bulan depan.

“Saya memohon kerja sama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan tambahan selama periode PPKM,” ujarnya. 

Terkait rencana perpanjangan masa PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021, Luhut bilang saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi dan akan segera mengumumkannya secara resmi.