Menlu Libya Diberhentikan Sementara Gegara Bertemu Pejabat Israel

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Najla Mangoush diberhentikan sementara dari jabatannya usai bertemu dengan Menlu Israel Eli Cohen hari Minggu 27 Agustus 2023. Pertemuan itu disorot karena kedua negara tak memiliki hubungan resmi.  

Dilansir dari Reuters, Senin 28 Agustus 2023, Israel mengatakan kedua menteri telah membahas kemungkinan kerja sama. Hal itu memicu protes kecil di Libya, yang tidak mengakui Israel.

Kementerian Luar Negeri Libya mengatakan Mangoush telah menolak pertemuan dengan perwakilan Israel. Mangoush mengklaim yang terjadi adalah pertemuan yang bersifat tidak resmi selama pertemuan di Kementerian Urusan Luar Negeri Italia.

• Paradise Indonesia (INPP) Bareng Club Med Bangun 5 Resor Baru
• Agung Podomoro Dukung Desainer Fesyen Muda Berprestasi di ‘The Soul Of Wastra’
• Prakiraan Cuaca Besok dan Hari Ini 28 Agustus 2023 untuk Wilayah DKI Jakarta

Pernyataan Kementerian Libya menyatakan interaksi tersebut tidak mencakup diskusi, kesepakatan, atau konsultasi apa pun. Kementerian menegaskan kembali penolakan sepenuhnya dan mutlak terhadap upaya normalisasi hubungan dengan Israel.

Sejak tahun 2020, Israel telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan melalui “Perjanjian Abraham” yang diperantara Amerika Serikat. “Saya berbicara dengan menteri luar negeri tentang potensi besar bagi kedua negara dari hubungan mereka,” kata Cohen. 

Kemenlu Israel menyatakan pertemuan Cohen dan Mangoush difasilitasi Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani. Pernyataan tersebut menambahkan mereka telah membahas kemungkinan kerja sama dan bantuan Israel dalam masalah kemanusiaan, pertanian, dan pengelolaan air.

Cohen mengatakan ia telah berbicara dengan Mangoush tentang pentingnya melestarikan warisan Yahudi di Libya. Kebijakan luar negeri Libya menjadi rumit karena konflik bertahun-tahun yang dialaminya serta perpecahan internal yang pahit mengenai pengendalian pemerintahan dan legitimasi dari setiap langkah yang diambil oleh pemerintahan Tripoli.

• Ada di Indonesia, Ketahui Apa Itu Bulan Hantu yang Terjadi di Agustus 2023
• Urai Kemacetan Kota Solo, Gibran Puji Sistem ITCS Karya Digital Nusa (TRON)
• 9 Hal yang Dilakukan Orang-Orang dengan ‘Frugal Living’

Pemerintah Persatuan Nasional dimulai pada awal 2021 melalui proses perdamaian yang didukung PBB, tetapi legitimasinya telah dipertanyakan sejak awal 2022 oleh parlemen berbasis timur setelah upaya gagal untuk mengadakan pemilihan.

Langkah-langkah kebijakan luar negeri sebelumnya oleh Pemerintah Kesatuan Nasional (GNU), termasuk perjanjian yang telah dicapai dengan Turki, telah ditolak oleh parlemen dan menghadapi tantangan hukum.

Dewan Presiden, yang berfungsi sebagai kepala negara, mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 yang meminta klarifikasi dari Perdana Menteri GNU, Abdulhamid al-Dbeibah, mengenai apa yang terjadi.

Dewan Negara Tinggi, yang memiliki peran penasihat dalam politik Libya, menyatakan “keterkejutannya” atas laporan mengenai pertemuan tersebut dan mengatakan bahwa pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban.