Menperin Tegaskan Tidak Ada Impor Darurat KRL Bekas dari Jepang Tahun 2023
- Sebelumnya Kementerian BUMN melempar wacana untuk impor kereta KRL bekas dari Jepang.
Transportasi dan Logistik
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pemerintah tidak memilih opsi impor darurat untuk 12 rangkaian kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan keputusan final berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat melakukan retrofit dan tidak perlu impor.
"Audit BPKP sudah final, kami sudah sepakat dalam rapat koordinasi. Tahun depan harus retrofit, menurut BPKP tidak diperlukan impor, ini bukan sepenuhnya keputusan Kemenperin," katanya di DPR RI pada Senin, 12 Juni 2023.
- Kurang dari Sebulan, Akulaku Borong 61,7 Juta Lembar Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
- Konglomerat Tambang Haji Romo Jual Saham Petrosea (PTRO) ke Perusahaan Suami Puan Maharani
- Paramount+ Guyur Inter Milan dengan Kontrak Rp160 Miliar
Menperin menegaskan, retrofit baru akan dilakukan pada 2024 bukan tahun ini. Sementara ketika ditanya lebih lanjut terkait opsi impor darurat terbatas trainset KRL dari Jepang yang disebutkan Kementerian BUMN, Agus mengakui belum pernah mendengarnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Umum Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan melakukan impor KRL untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir 2023.
Namun, impor tersebut harus dibarengi dengan produksi kereta buatan PT INKA. Impor KRL tersebut juga harus dengan jumlah seminimal mungkin. Pasalnya, penambahan KRL harus didominasi oleh kereta produksi PT INKA.
Sementara sebelumnya, rencana impor KRL bekas Jepang terus bergulir. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan tengah melobi BPKP untuk melakukan importasi gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.
Tiko, sapaan akrab Kartika mengatakan, hingga saat ini Kementerian BUMN masih melakukan diskusi terkait opsi impor KRL ini, baik dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Ada dua hal yang difokuskan pemerintah untuk opsi impor tersebut, pertama melakukan pendekatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui pembangunan pabrik PT INKA di Banyuwangi, Jawa Timur.