Menteri Ekonomi ASEAN Sepakati 5 Prioritas Ekonomi
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bersama sembilan menteri ekonomi/perdagangan anggota ASEAN lain hadir dalam Pertemuan Para Menteri Ekonomi Negara Anggota ASEAN (ASEAN Economics Minister Retreat) ke-27.
Dunia
JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bersama sembilan menteri ekonomi/perdagangan anggota ASEAN lain bergabung dalam Pertemuan Para Menteri Ekonomi Negara Anggota ASEAN (ASEAN Economics Minister Retreat) ke-27.
Dalam pertemuan ini, para Menteri Ekonomi ASEAN juga menyepakati 5 dari 13 prioritas ekonomi ASEAN 2021 yang pembahasannya di bawah kewenangan Menteri Ekonomi ASEAN untuk segera diimplementasikan.
- Pemberdayaan Perempuan di Perusahaan Jepang Masih Alami Krisis Pada Tahun 2021
- Lebanon Bakal Cabut Subsidi BBM untuk Warganya
- Tandatangani Kontrak, David Guetta Resmi Bergabung dengan Warner Music
Kelima prioritas ekonomi tersebut adalah adopsi Non Tariff Measure Cost Effectiveness Toolkit, peluncuran negosiasi ASEAN-Canada Free Trade Agreement (Perjanjian Bebas Dagang ASEAN-Kanada), ASEAN Investment Facilitation Framework (AIFF), rencana kerja untuk implementasi persetujuan ASEAN mengenai e-commerce 2021-2025, dan kerangka kerja untuk ekonomi sirkular.
Penyusunan Post 2025 Vision for the ASEAN Economic Community (AEC) yang telah disepakati dalam Pertemuan KTT ASEAN ke-37 pada November 2020 juga menjadi perhatian para menteri.
“Saat ini merupakan momentum tepat untuk mendiskusikan Post Vision 2025 AEC dan Indonesia memandang perlunya sentralitas ASEAN dalam membangun daya tahan ekonomi regional dari kemungkinan krisis global di masa depan, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujar Mendag dalam keterangan resmi, Selasa, 2 Maret 2021.
Para menteri juga membahas sejumlah hal terkait kerja sama ASEAN dengan mitranya. Hal tersebut seperti terkait rencana reviu Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan India untuk mengatasi berbagai permasalahan implementasi di ASEAN dan India, serta perkembangan perundingan ASEAN-European Union Free Trade Agreement.
Di acara ini, Mendag juga memaparkan upaya pemerintah Indonesia yang sedang fokus terhadap testing, tracing dan treatment (3T) serta program vaksinasi sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional.
“Indonesia telah memulai program vaksinasi COVID-19 yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi dan mendorong kembali kegiatan perekonomian,” ujarnya.
Indonesia juga menyatakan perlunya kebijakan fasilitasi perdagangan, seperti memberikan perhatian pada isu-isu yang terkait dengan penerapan kebijakan nontarif (non tariff measures). Selain itu, perlu juga upaya-upaya lain untuk menjaga keterbukaan pasar agar arus perdagangan, wisata, dan tenaga kerja perlahan kembali pulih pasca pandemi COVID-19.