Menteri ESDM Tampik Program Rice Cooker Gratis Kebijakan Mubazir

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, kebijakan bagi bagi rice cooker gratis atau alat masak listrik (AML) bukan kebijakan yang mubazir.

Menteri ESDM ini mengaku program bagi-bagi rice cooker memang ditujukan salah satunya untuk menekan konsumsi LPG yang semakin meluber. Sehingga perlu langkah cepat pemerintah untuk mengurangi ketergantungan LPG, karena masih ada 60 juta rumah tangga masih memakai LPG.

"Nggak (mubazir) dong, karena kalau nggak dicoba bagaimana? Kalau tidak dipakai kita mau impor LPG terus? Ada yang suka impor LPG memang," Katanya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat, 13 Oktober 2023.

• Harga Gabah Tinggi, Jokowi: Petani Senang, Konsumen Tidak
• Digitalisasi Pencatatan Muatan, Badan Pangan Nasional Kolaborasi Bersama ASDP
• Trump Dikecam Usai Puji Hizbullah dan Kritik Netanyahu

Arifin Tasrif menyebut, pemerintah akan segera menyalurkan rice cooker gratis kepada penerima yang berhak. Namun, Ia masih belum membeberkan waktu pasti kapan penyalurannya dimulai.

Namun yang pasti dari anggaran sebesar Rp347,5 miliar yang menyasar 500.000 unit pembagian rice cooker akan direalisasikan tahun ini dan ia optimis akan mencapai realisasi tersebut.

Arifin membeberkan, jenis rice cooker yang akan disalurkan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Kendati tidak merinci berapa persen, dia mencontohkan salah satu merek yaitu Maspion.

Hal ini dilakukan, sembari PLN sebagai penyaring database masyarakat yang membutuhkan. Adapun sebelumnya, pembagian rice cooker gratis diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Beleid tersebut juga telah memiliki petunjuk teknisnya yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 548.K/TL.04/DJL.3/2023.

Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat justru menyoroti krisis beras yang melanda menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan nyata masyarakat. Di mana Indonesia sebagai negara agraris, seharusnya mampu memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyatnya. Kenaikan harga beras dan kelangkaan stok menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen pasokan dan distribusi.

Dalam situasi saat ini, yang paling mendesak adalah memastikan ketersediaan beras dan stabilitas harga bagi masyarakat. Program rice cooker, sebaiknya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan rakyat saat ini.

"Ketika pemerintah memutuskan untuk membagikan rice cooker sebagai bagian dari upaya optimalisasi penggunaan listrik dan promosi energi bersih, niat baik tersebut patut diapresiasi. Namun, dalam konteks saat ini, kebijakan tersebut tampak kurang sinkron dengan realitas yang dihadapi masyarakat. PLN memang beberapa waktu lalu mengalami kelebihan pasokan listrik, tetapi apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk fokus pada isu tersebut?" katanya dilansir Rabu, 11 Oktober 2023.