Menteri ESDM Tegaskan Tak ada Pembatasan BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus 2024
- Untuk skema pembatasan nantinya akan diajukan melalui peraturan menteri terlebih dahulu. Di mana di dalamnya terdapat sasaran pengguna termasuk jenis kendaraan apa yang berhak mendapatkan BBM subsidi tersebut.
Energi
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan tidak ada pembatasan pembelian pada bahan bakar minyak atau BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.
Adapun rencana ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Enggak ada, sedang mempertajam dulu datanya, karena yang dimau adalah tepat sasaran jadi perlu pendalaman semua kebijakan dulu belum diberlakukan,"kata Arifin ditemui di kantornya pada Jumat 12 Juli 2024.
- Garuda Indonesia (GIAA) Raih Peringkat IdBBB, Bos Beberkan Kuncinya
- Target Saham Vale (INCO) Turun Usai Kinerja Kuartal I-2024 Merosot
- Catat Jadwalnya, Berikut Panduan Singkat, Padat, Lengkap CPNS 2024
- Target Saham EXCL Usai Akuisisi Penuh Axiata Global Services
Menteri ESDM ini menyebut, hal ini tak hanya berlaku pada BBM subsidi solar dan Pertalite namun juga berlaku pada BBM nonsubsidi. Pada akhirnya Arifin menegaskan jika tak ada pembatasan pembelian di tanggal 17 Agustus 2024.
Namun ia membeberkan untuk skema pembatasan nantinya akan diajukan melalui peraturan menteri terlebih dahulu. Di mana di dalamnya terdapat sasaran pengguna termasuk jenis kendaraan apa yang berhak mendapatkan BBM subsidi tersebut.
Revisi Perpres No. 191 tahun 2014
Adapun terkait revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang menjadi landasan hukum agar BBM subsidi lebih tepat sasaran hingga saat ini belum rampung.
Menurut Arifin, Perpres 191 tahun 2024 masih dalam pembahasan diantara 3 menteri yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan kementerian Keuangan.
Persiapan Pertamina
Dihubungi TrenAsia, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah, Pertamina prinsipnya akan mengikuti arahan pemerintah.
"Kuota BBM Subsidi kan sudah ditentukan pemerintah. Kami menunggu arahan pemerintah," katanya kepada TrenAsia pada Kamis, 11 Juli 2024.
Dihubungi terpisah, Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah.
"Paralel upaya-uapaya subsidi tepat juga terus kami lakukan seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP,"katanya
Menurut Heppy, hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100% dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK.