Menteri ESDM Ungkap Nasib Sektor Migas di Era Transisi Energi

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) menegaskan jika tren dunia dalam pemanfaatan energi saat ini lebih condong ke arah penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. 

Selama masa transisi menuju net zero emission (NZE) tersebut, sektor minyak dan gas bumi (migas) akan tetap berperan penting dalam mengamankan pasokan energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, dalam tiga skenario transisi energi, yakni Accelerated, Net Zero, dan New Momentum,  pemanfaatan minyak dan gas masih tetap dilakukan hingga 2050.

"Dalam skenario New Momentum, yang mencerminkan sistem energi dunia saat ini, total konsumsi akhir meningkat hingga sekitar tahun 2040, setelah itu konsumsi energi mencapai titik stabil pada tahun 2050," ujar Arifin pada pembukaan Indonesia Petroleum Association Conference and Exhibition (IPA Convex) pada Selasa, 14 Mei 2024.

• Harga Emas Antam dan Emas Dunia Hari Ini Meredup
• Pabrik Motor Listrik Dibangun di Karawang, Digadang Produksi 3 Juta Unit per Tahun
• Wisata Indonesia Menggeliat, Emirates Minta Tambah Rute Penerbangan

Selama transisi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060, minyak dan gas akan terus memainkan peran penting dalam mengamankan pasokan energi, khususnya di bidang transportasi dan pembangkit listrik.

Termasuk gas akan digunakan untuk menjembatani 100% penerapan pembangkit energi terbarukan. Hal ini disertai industri hulu migas menerapkan strategi penurunan emisi termasuk penerapan teknologi energi bersih seperti CCS atau CCUS.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan migas, Indonesia saat ini memfokuskan upaya eksplorasi cekungan migas, mengingat Indonesia masih menyimpan banyak cadangan migas yang belum dimanfaatkan. Dari 128 cekungan hidrokarbon, 68 di antaranya masih belum dieksplorasi.

Menteri Arifin Tasrif menegaskan bahwa mulai tahun ini, Pemerintah Indonesia mempromosikan penambahan wilayah kerja minyak dan gas baru setiap tahunnya. Para investor dapat berpartisipasi melalui proses lelang wilayah kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau secara langsung bernegosiasi dengan pemerintah.

Dengan kata lain, selain memberikan syarat dan ketentuan yang menarik di awal kontrak pada saat pengembangan lapangan, pemerintah juga memiliki kebijakan untuk dapat memberikan fasilitas dan insentif perpajakan.