Menteri Perhubungan Pastikan MITJ dan KCI Merger

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa merger antara PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek  (MITJ) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan segera dilaksanakan.

"Iya, merger antara MITJ dan KCI, kapannya, nanti akan didasarkan pada proses due diligence, penilaian dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan hal-hal lain yang sifatnya finansial dan hukum," kata Budi Karya dalam keterangan pers pada kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 2 November 2022.

• Rugi Bank Neo Commerce (BBYB) Menyusut 1,7 Persen pada Kuartal III-2022
• Kuartal III-2022, BFI Finance Torehkan Laba Rp1,3 Triliun
• Anak Usaha ASSA (AnterAja) Disuntik Danamon Rp270 Miliar

Ia menambahkan, untuk nilai valuasi masih terus dihitung oleh BPKP, sedangkan kajian hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

"Saya pastikan bahwa ini bukan akuisisi. Tapi, kita tidak bisa mengesampingkan yang sifatnya finansial dan hukum, sama-sama kita lakukan, due diligence. Proses itu tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tidak bisa tanda tangan langsung beres," kata Budi.

Budi mengungkapkan alasan merger tersebut adalah untuk dapat membangun transportasi massal di perkotaan.

"Bapak Presiden menekankan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan jika kerugian secara kumulatif bila angkutan massal tidak diterapkan bisa mencapai Rp100 triliun selama satu tahun.

"Angkutan massal itu dibutuhkan percontohan. Misal DKI Jakarta sebagai salah satu kota yang paling representatif digunakan sebagai contoh. Di Jakarta sudah ada MRT (Moda Raya Terpadu), LRT (Light Rail Transit), ditambah nanti akan ada BRT (Bus Rapid Transit), hal itu yang jadi modal bagi Jakarta dan kota-kota lain," ungkapnya.

Menurut Budi, khusus untuk pengelolaan transportasi berbasis rel, perlu dikelola oleh satu lembaga, sehingga tidak ada tumpang tindih terkait kebijakan.

"Satu stressing dari Pak Presiden adalah agar pemerintah daerah memikirkan feeder bagi angkutan massal tersebut," katanya.

• 10 Lagunya Berhasil di Peringkat Atas, Taylor Swift Cetak Sejarah Pecahkan Rekor Billboard
• Setelah Rugi Tahun Lalu, Bukalapak Berbalik Untung Rp3,6 Triliun pada 9 Bulan Pertama 2022
• Beban Operasional Turun Drastis, Bank Raya Catat Laba Bersih Rp32,47 Miliar pada Kuartal III-2022

Sebagai contoh, ia menambahkan setelah nanti LRT beroperasi, maka wajib bagi pemda Bogor, Bekasi, dan Jakarta untuk menyediakan bus atau angkutan lain berupa first mile dan last mile. Dengan alasan agar tidak ada moda transportasi lain yang beroperasi sejajar dengan LRT dan dapat mengurangi jumlah penumpang LRT.

Sekadar informasi, pada momen G20 di Bali, Budi menyebut akan ada penandatanganan kerja sama antara KAI dan Kementerian Perhubungan dan investor dari Jepang, Korea, dan Inggris.

"Jadi apa yang menjadi visi Pak Presiden mengenai angkutan massal perkotaan itu, Jakarta menjadi contoh, dan daerah-daerah lain mulai dengan studi. Tentu waktu pembangunan ini tergantung pada kemampuan finansial pemerintah dan pemerintah daerah," tandasnya.