Menteri Perhubungan: Proving Ground Internasional di Bekasi Siap Dibangun November 2022
- Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan proyek Proving Ground atau alias sirkuit tes di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di wilayah Bekasi, Jawa Barat akan dibangun pada November 2022.
Nasional
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan proyek Proving Ground atau alias sirkuit tes di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di wilayah Bekasi, Jawa Barat akan dibangun pada November 2022.
Menhub mengatakan hingga kini proses pembangunan fasilitas sampai pada penandatangan proyek antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan pihak pemenang tender, konsorsium Indonesia-International Automotive Proving Ground.
"Jadi setelah dari ini, ground breaking diharapkan bisa dilakukan bulan depan dan November tahun depan, kita bisa mulai dibuka," kata Budi dalam pada seremoni Penandatanganan Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Jawa Barat dipantau daring pada Senin, 31 Oktober 2022.
- Usai Elon Musk Akuisisi Twitter, Akun Centang Biru Bakal Ditarik Bayaran
- Fundamental Bisnis Melejit, Pendapatan APLN Naik 154 Persen Jadi Rp7,39 triliun
- Jadi Menu Populer Restoran Cepat Saji, Menu Happy Meal Rupanya Sempat Dipandang Sebelah Mata
Budi menjelaskan untuk penyelesaian keseluruhan proyek ini dietimasikan selesai dalam dua tahun. Namun diharapkan tahun depan udah selesai untuk pilot project beberapa kegiatan dan beroperasi penuh pada 2024.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI Hendro Sugianto mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan standar kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional.
Adapun fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia yang bertaraf internasional tersebut didasari oleh Association of Southeast Asia Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).
Kawasan ini dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, yang didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia.
Untuk nilai investasinya, sebesar Rp1,98 triliun menggunakan skema pengembalian investasi availibility payment sebesar Rp339,9 miliar per tahun dengan periode kerja sama proyek selama 17 tahun termasuk 2 tahun masa konstruksi.