<p>Desain pemenang pertama ibu kota baru bernama Nagara Rimba Nusa. / Pu.go.id</p>
Industri

Menteri PUPR Target Konstruksi Proyek Ibu Kota Baru Mulai 2021

  • JAKARTA – Rencana pembangunan ibu kota baru dengan investasi Rp466 triliun akan memasuki babak baru yakni konstruksi pada 2021. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap proyek ibu kota baru pengganti Jakarta sudah bisa masuk fase konstruksi pada tahun depan. “Kami masih dalam tahap perencanaan, yang mana kami masih sedang fokus pada […]

Industri

more
Sukirno

Sukirno

Author

JAKARTA – Rencana pembangunan ibu kota baru dengan investasi Rp466 triliun akan memasuki babak baru yakni konstruksi pada 2021.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap proyek ibu kota baru pengganti Jakarta sudah bisa masuk fase konstruksi pada tahun depan.

“Kami masih dalam tahap perencanaan, yang mana kami masih sedang fokus pada desain dasar ibu kota baru dan penyusunan undang-undang atau payung hukumnya bersama DPR. Kami berharap pada tahun depan, kami bisa beralih ke tahap konstruksi terkait proyek ibu kota baru,” kata Basuki dalam pertemuan daring Forum Bisnis Konstruksi Indonesia-Turki di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

Menteri PUPR mengatakan hal itu akan dielaborasi lebih lanjut dalam forum bisnis. Sebab, pemerintah Indonesia tidak akan bekerja sendiri, tetapi bermitra dengan sektor swasta dari dalam dan luar negeri.

Basuki menjelaskan, ibu kota baru diproyeksikan untuk menjadi sebuah kota yang ramah lingkungan dan mengadopsi teknoligi kota pintar atau smart city.

Hingga saat ini, Basuki menegaskan, tidak ada satupun kegiatan terkait proyek ibu kota negara (IKN) dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Alasannya, payung hukum dan UU-nya belum ada sehingga Kementerian PUPR tidak mengalokasikan.

Keberadaan perangkat lunak terkait ibu kota negara yang baru, kata dia, hanyalah untuk mempersiapkan gagasan, bukan desain ibu kota.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah tengah fokus pada penanganan COVID-19, sehingga belum ada evaluasi lanjutan mengenai kelanjutan proyek ibu kota negara.

Ajak Turki Masuk

Menteri PUPR mengaku sangat senang untuk menerima jika arsitek maupun ahli tata kota dari Turki ingin bergabung dalam proyek desain ibu kota baru Indonesia.

“Kalau arsitek-arsitek Turki ingin bergabung dalam proyek desain perencanaan ibu kota baru, kami akan sangat senang untuk menerimanya,” kata Basuki.

Dia menuturkan, tekait masterplan ibu kota baru, Indonesia baru saja merampungkan sayembara perencanaan tata kota dan desain. Pemenang pertama, kedua, dan ketiga, sayembara itu akan bekerja sama untuk mempertajam desain ibu kota baru.

Basuki bilang, dia pernah berkunjung ke Astana, Kazakhstan, untuk mempelajari proses memindahkan dari ibu kota lama ke ibu kota baru, yakni Astana.

Pemenang pertama sayembara tersebut yakni gagasan desain Nagara Rimba Nusa untuk ibu kota baru. Sedangkan, pemenang kedua The Infinite City dan ketiga Kota Seribu Galur.

Pemerintah berencana membangun ibu kota baru pengganti DKI Jakarta di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sementara itu, Menteri PUPR juga mengundang dan mengajak perusahaan konstruksi serta investor Turki untuk memanfaatkan peluang investasi proyek infrastruktur di Indonesia melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Sejumlah proyek infrastruktur yang dapat digarap adalah sumber daya air, saluran pembuangan, dan manajemen sampah. Tidak hanya itu, Basuki juga berharap adanya pertukaran ahli, program pelatihan, sertifikasi ahli, transfer teknologi, hingga pengetahuan sektor konstruksi.

Basuki menawarkan proyek pembangunan bendungan kepada investor dan kontraktor Turki. Pemerintah telah membangun 65 bendungan dalam lima tahun terakhir.

“Pada lima tahun berikutnya kami akan membangun lebih dari lima bendungan,” ujar Basuki. Tercatat, ada 23 proyek infrastruktur di bawah PUPR untuk periode 2020-2024 dengan proyeksi investasi skema KPBU sebesar Rp217,08 triliun.

Tak sampai di sana, Menteri PUPR juga mengajak investor dan kontraktor Turki untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan Tol Trans Sumatra. Rencananya, Tol Trans Sumatra akan membentang sepanjang 2.700 kilometer dari Aceh hingga Lampung.

Saat ini, Tol Trans Sumatra baru dioperasikan sepanjang 700 kilometer. Dalam lima tahun hingga 2024, ditargetkan konstruksi bakal rampung 2.000 kilometer.

“Ini merupakan peluang bagi kontraktor dan investor Turki untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol di Indonesia melalui skema KPBU,” tegasnya. (SKO)