Mesir Dan Negara Arab Janji Bangun Gaza, Optimistis Rekonstruksi Selesai dalam Tiga Tahun
- Perdana Menteri Mesir menegaskan Gaza dapat direkonstruksi dalam tiga tahun dengan dukungan negara Arab. Sementara itu, rencana Trump mengusir warga Palestina dari Gaza menuai kecaman global.
Dunia
JAKARTA - Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly menyatakan negaranya dan negara-negara Arab mampu menyelesaikan rekonstruksi Jalur Gaza dalam waktu tiga tahun.
Pernyataan ini menegaskan komitmen negara-negara Arab untuk membantu Palestina membangun kembali wilayah yang hancur akibat konflik.
Madbouly menambahkan Mesir akan mengajukan rencana rekonstruksi yang memastikan Gaza tetap berada di bawah kendali rakyat Palestina. Hal ini bertujuan untuk menghindari intervensi pihak lain dalam proses pembangunan kembali wilayah tersebut.
"Periode rekonstruksi Jalur Gaza bisa memakan waktu tiga tahun. Mesir dan negara-negara Arab mampu menyelesaikan hal tersebut hanya dalam tiga tahun," jelas Madbouly kala memberikan ketrangan pers rutin dilansir Kamis, 20 Februari 2024.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan rencana rekonstruksi yang kompleks dan mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk infrastruktur, perumahan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Rencana ini juga melibatkan kerja sama dengan organisasi internasional guna memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam membangun kembali kehidupan masyarakat Gaza.
- PHK di Jawa Timur Tertinggi ke-5, Ekonom Unair Singgung Peran Investasi Serap Tenaga Kerja
- Segudang PR Brian Yuliarto Benahi Kemendiktisaintek Setelah Dilantik
- Dinamika Multifinance 2024 & 2025: Tren, Hambatan, dan Harapan Baru
Gencatan Senjata dan Pertukaran Sandera
Proses rekonstruksi ini didukung oleh gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 19 Januari 2025. Kesepakatan gencatan senjata dicapai melalui mediasi yang dilakukan oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat pada tanggal 15 Januari 2025.
Sebagai bagian dari kesepakatan, tahap pertama pertukaran sandera dan tahanan dilakukan dalam jangka waktu 42 hari. Sebanyak 33 sandera Israel dibebaskan dengan imbalan pembebasan 1.500 tahanan Palestina.
Selain rekonstruksi dan pertukaran tahanan, bantuan kemanusiaan ke Gaza juga mengalami peningkatan. Saat ini, sebanyak 600 truk bantuan per hari memasuki wilayah Gaza, termasuk 50 truk yang membawa bahan bakar untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat.
Gencatan senjata ini memungkinkan ribuan warga Gaza yang mengungsi ke selatan untuk kembali ke Gaza utara. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemulihan kehidupan masyarakat Gaza secara bertahap.
- PHK di Jawa Timur Tertinggi ke-5, Ekonom Unair Singgung Peran Investasi Serap Tenaga Kerja
- Segudang PR Brian Yuliarto Benahi Kemendiktisaintek Setelah Dilantik
- Dinamika Multifinance 2024 & 2025: Tren, Hambatan, dan Harapan Baru
Trump Ngotot Usir Rakyat Palestina
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengajukan rencana kontroversial untuk mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan lebih dari dua juta warga Palestina dari wilayah tersebut.
Trump berencana mengubah Gaza menjadi destinasi wisata, yang disebutnya sebagai "Riviera Timur Tengah". Namun, rencana ini menuai kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk negara-negara Arab, Uni Eropa, dan organisasi hak asasi manusia, yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis dan pelanggaran hukum internasional.
Josep Borrell, mantan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, menyatakan bahwa proposal Trump tersebut merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional dan mengungkapkan rasa malu serta ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut.
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, juga mengutuk rencana tersebut sebagai "tidak bermoral" dan bertentangan dengan hukum internasional, serta memperingatkan bahwa pengusiran paksa warga Gaza dapat menyebabkan destabilisasi regional dan global.
Selain itu, Trump telah meminta negara-negara seperti Yordania dan Mesir untuk menerima warga Palestina yang dipindahkan dari Gaza, namun permintaan ini ditolak oleh kedua negara tersebut.
Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International mengutuk rencana ini, menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan tindakan yang memalukan.
Di Indonesia, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyerukan agar pemerintah Indonesia bersama komunitas internasional membela Palestina dan menggagalkan rencana Trump tersebut.