Meski Menurun, Laju Deforestasi Indonesia Masih Penuh Tantangan

JAKARTA - Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia  memberikan sumbangsih besar bagi kualitas udara dunia. Sayangnya sebagai menyumbang oksigen yang sangat besar,  negara ini masih menghadapi tantangan dalam mengelola deforestasi.

Selama periode pemerintahan mantan Presiden Jokowi, tren deforestasi tergolong tinggi meski menunjukkan sedikit penurunan.  Deforestasi netto (pengurangan total area hutan dengan menghitung upaya pemulihan) pada tahun 2021-2022 tercatat sebesar 104.000 hektare, turun 8,4% dari dibanding tahun 2020-2021 yang mencapai 113.500 hektare. 

Deforestasi bruto (jumlah total area hutan yang hilang tanpa menghitung upaya pemulihan)  mencapai 119.400 hektare, dengan angka reforestasi sebesar 15.400 hektare. Sebagai perbandingan, pada 2020-2021, deforestasi bruto tercatat 139.100 hektare dengan reforestasi 25.600 hektare.

Penurunan ini dianggap mencerminkan stabilitas dari berbagai upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, tren tersebut masih jauh dari kondisi ideal, mengingat sejarah deforestasi Indonesia pernah mencapai angka tertinggi di negara tropis, yaitu 3,51 juta hektare per tahun pada era otonomi daerah sekiar tahun 1996-2000.

Luas hutan Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 96 juta hektare, atau 51,2% dari total daratan. Dari jumlah tersebut, 88,3 juta hektare 92% luas berhutan berada dalam kawasan hutan. Sementara itu pada tahun 2024, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan tingkat deforestasi terburuk di dunia, setelah Brasil. 

Sebagian besar deforestasi terjadi pada hutan sekunder atau hutan yang tumbuh kembali setelah mengalami kerusakan yakni sebesar 106.400 hektare atau 89,1%. Kawasan hutan menyumbang 70,9% dari total deforestasi berkisar di angka 75.400 hektare, sementara sisanya 29,1% atau 31.000 hektare terjadi di luar kawasan hutan. 

Faktor utama yang mendorong perubahan tutupan hutan meliputi konversi untuk pembangunan non-kehutanan, perambahan, kebakaran hutan, dan program rehabilitasi.

• Bagaimana Perkiraan Ancaman Siber di 2025?
• Cara Mendapatkan Diskon Listrik PLN 50 Persen
• CBDK Patok Harga IPO di Level Rp4.060, Target Saham Diproyeksikan Naik 157 Persen

Peberbedaan Metode Perhitungan

Perbedaan definisi dan metode perhitungan sering menjadi sumber ketidak akuratan data. KLHK mendefinisikan deforestasi sebagai kehilangan hutan permanen akibat aktivitas manusia, mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 70 Tahun 2017. Sementara itu, organisasi seperti Greenpeace dan WALHI menggunakan pendekatan berbeda yang sering menghasilkan angka deforestasi lebih tinggi.

Sebagai contoh, pada tahun 2020, KLHK mengklaim angka deforestasi terendah sebesar 115 ribu hektare, namun Forest Watch Indonesia (FWI) melaporkan kehilangan hutan mencapai 680 ribu hektare per tahun. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi data dan standar perhitungan yang digunakan.

“Pengertian deforestasi yang berbeda-beda antar lembaga negara berdampak pada besaran angka deforestasi yang selalu tidak sama. Sementara itu, KLHK masih belum secara terbuka merilis angka deforestasi secara kumulatif dari tahun ke tahun,” ungkap FWI dalam laporannya, dikutip Kamis, 2 Januari 2024.

Pemantauan deforestasi dilakukan menggunakan data citra satelit Landsat yang dikelola Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Visualisasi data dilakukan oleh tenaga teknis KLHK di seluruh Indonesia dengan basis peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP).

• Bagaimana Perkiraan Ancaman Siber di 2025?
• Cara Mendapatkan Diskon Listrik PLN 50 Persen
• CBDK Patok Harga IPO di Level Rp4.060, Target Saham Diproyeksikan Naik 157 Persen

“Pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP)," bunyi laporan  Kementrian Lingkungan Hidup.

Deforestasi tidak lepas dari isu politik, terutama terkait pembangunan. Proyek Ibu Kota Negara (IKN) misalnya, mencakup deforestasi terencana sebesar 60,000 hektare. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Deforestasi di Indonesia terus menjadi tantangan besar, meskipun ada penurunan laju deforestasi pada 2021-2022. Perbedaan data dan definisi menjadi penghalang utama dalam mencapai pemahaman yang lebih baik. Diperlukan standar perhitungan yang konsisten dan transparansi dalam tata kelola data untuk mengurangi polemik serta mendukung kebijakan berbasis fakta.