Miliki Potensi Besar, Sektor Perumahan Dapat Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Kolaborasi entitas keuangan dan perumahan diyakini dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah.

Hal ini dikarenakan kedua sektor ini memiliki potensi dan daya ungkit yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan program PEN merupakan bagian dari kebijakan luar biasa yang ditempuh pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19. Terutama, dampak terhadap ekonomi yang saat ini mengalami penurunan tajam.

“Untuk itu, sektor perumahan perlu terus melakukan terobosan dan instrumen baru karena sektor ini punya multiplier effect ke 170 industri lainnya,” kata Suahasil. Hal itu disampaikannya dalam Webinar bertajuk Sinergi untuk Percepatan Pemulihan Sektor Perumahan di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Mendukung rencana tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Heripoerwanto mengungkapkan pihaknya telah menggelontorkan berbagai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

Bantuan Pembiayaan

Dia menyebutkan skema itu meliputi Subsidi Selisih Bunga (SSB), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Kami meyakini langkah strategis ini akan mempercepat pemulihan sektor perumahan yang juga akan berpengaruh pada ekonomi nasional,” sebutnya.

Selain untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, berbagai stimulus yang diberikan pada sektor perumahan juga dilakukan untuk mendongkrak kinerja serta mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Pahala Nugraha Mansury menambahkan, sebagai salah satu entitas perbankan yang menyalurkan pembiayaan perumahan, adanya keberpihakan pemerintah mulai dari aturan hingga penempatan dana negara menjadi angin yang segar.

Menurutnya, penyaluran kredit perumahan yang diberikan perseroan memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Lantaran melalui kredit tersebut, masyarakat dapat memiliki hunian yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam penjelasannya, bank bersandi saham BBTN ini tercatat telah menerima dana negara sebesar Rp5 triliun pada pertengahan Juni 2020. Dia memprediksi dana tersebut akan terserap habis pada akhir Juli 2020.

“Kami meyakini perseroan bisa menyalurkan total kredit sebesar Rp15 triliun dari dana negara tersebut sebelum akhir September 2020,” ungkapnya.

Kontribusi Properti

Pahala melanjutkan hingga kini sektor perumahan di Tanah Air baru memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 2,77%. Posisi tersebut jauh di bawah kontribusi properti di negara kawasan Asean lainnya yang berkisar 8-23%.

“Sehingga kami berkomitmen akan terus mendukung pengembangan sektor perumahan. Apalagi di masa pandemi ini, rumah menjadi tempat berlindung paling aman bagi masyarakat Indonesia,” kata Pahala.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo mengatakan sepanjang semester I-2020 pihaknya telah menyalurkan pinjaman kepada bank penyalur KPR sebesar Rp4,2 triliun.

Perusahaan plat merah ini juga aktif dalam merealisasikan program penurunan beban fiskal. Kontribusi ini direalisasikan melalui pemberian KPR FLPP.

Dengan program tersebut, perseroan mengurangi beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari semula sebesar 90%.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida menyampaikan pandemi COVID-19 mengahantam sektor properti. Perolehan sektor ini hanya mencapai 50% dibandingkan dengan kondisi normal.

Menurutnya, hanya sektor rumah subsidi saja yang masih bergerak dan mendapat stimulus pemerintah. Sementara, sektor non-subsidi perlu mendapatkan relaksasi mengingat kewajiban para pengembang tetap dijalankan.

“Kami berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang extraordinary khususnya bagi sektor properti. Beberapa relaksasi yang diperlukan untuk sektor perbankan, tenaga kerja, pajak, retribusi, perizinan, dan energi,” jelas Totok.