
Minat KPR Rumah Subsidi? Simak Tips Langkah Pengajuan dan Harga Terbaru
Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengalokasikan Rp16,6 triliun untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dana tersebut dipakai untuk membiayai 157.500 unit di 2021.
Industri
JAKARTA – Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengalokasikan Rp16,6 triliun untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dana tersebut dipakai untuk membiayai 157.500 unit rumah pada 2021.
Realisasi penyaluran FLPP per 10 Maret bahkan sudah mencapai Rp454,95 miliar yang didistribusikan untuk 1.389 unit rumah. Ini berarti FLPP sudah terealisasi 2,65% dari target.
Selain itu, juga ada bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) untuk sementara ini dianggarkan 218 unit dengan anggaran Rp8,7 miliar. Ini dapat berubah dalam beberapa bulan ke depan jika permintaan cukup dan dapat diekspansi lagi sampai 60.000 unit.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- Tandingi Telkomsel dan Indosat, Smartfren Segera Luncurkan Jaringan 5G
- Bangga! 4,8 Ton Produk Tempe Olahan UKM Indonesia Dinikmati Masyarakat Jepang
Secara umum, pemerintah memang memprioritaskan sektor perumahan dalam berbagai bentuk dengan dengan total alokasi anggaran APBN Rp33,1 triliun untuk tahun 2021.
“Sektor perumahan menjadi bidang prioritas pemerintah untuk segera dipulihkan. Hal ini dikarenakan sektor perumahan memiliki efek multiplier yang sangat tinggi terhadap sektor lainnya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 12 Maret 2021.
Tercatat, ada empat program bantuan pembiayaan perumahan di tahun ini, yaitu FLPP, subsidi bantuan uang muka (SBUM), bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), dan tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Lantas, bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi tahun ini?
Gunakan Aplikasi SiKasep

KemenPUPR sebenarnya telah memiliki aplikasi bernama Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). Aplikasi yang diluncurkan pertama kali 19 Desember 2019 ini bisa dengan mudah diunduh lewat Google Play Store.
Aplikasi ini bertujuan menghubungkan masyarakat, pengembang dan bank pelaksana dalam melakukan proses jual beli rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir soal penipuan yang mengatasnamakan pengembang rumah subsidi.
Persyaratan umum untuk mengajukan KPR subsidi adalah penerima harus WNI berdomisili Indonesia, berumur 21 tahun atau sudah menikah, belum pernah memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah, penghasilan maksimal 8 juta. Lalu, penerima juga memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun dan memiliki NPWP serta SPT.
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
- Pemberdayaan Perempuan di Perusahaan Jepang Masih Alami Krisis Pada Tahun 2021
Adapun, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengajukan KPR subsidi di SiKasep adalah:
1. Daftar dengan isi data diri lengkap sesuai KTP, membuat kata sandi, memasukkan nomor ponsel dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), isi penghasilan, dan mencentang kotak syarat dan ketentuan setelah membacanya;
2. Verifikasi diri dengan swafoto dan memfoto KTP hingga mendapat pesan “Selamat Anda sudah berhasil registrasi. Silahkan melakukan login.”;
3. Setelah itu, pengaju sudah bisa login dengan memasukkan nomor KTP dan kata sandi yang sudah dibuat;
4. Untuk memilih lokasi rumah, isi provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan lokasi idaman;
5. Selanjutnya, pengaju dapat memilih bank penyalur KPR FLPP yang cocok;
6. Klik “Ajukan proses verifikasi.” Pembeli mengisi data pengajuan pembelian rumah subsidi kemudian statusnya akan dicek. Status ini terbagi dalam enam tahap, yaitu “Status Terdaftar”, “Proses Pengajuan Subsidi Checking”, “Lolos/Tidak Lolos Subsidi Checking”, “Proses Pengajuan Verifikasi Bank”, “Lolos/Tidak Lolos pada Tahap Verifikasi Bank”, “Proses Pengajuan Dana FLPP oleh Bank”.
Syarat Dokumen

Lalu, pengajuan juga perlu menyiapkan dokumen seperti:
1. Formulir aplikasi kredit dilengkapi dengan pasfoto terbaru pemohon dan pasangan;
2. Fotokopi KTP Pemohon dan Pasangan, Fotokopi KK, Fotokopi Surat Nikah/Cerai
3. Slip Gaji Terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan, fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap atau Surat Keterangan Kerja (bagi pemohon pegawai);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Domisili serta Laporan Keuangan 3 bulan terakhir (bagi pemohon wiraswasta);
5. Fotokopi izin praktik (bagi pemohon profesional);
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Fotokopi rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir;
8. Surat pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan;
9. Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi untuk pemilikan rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon dan pasangan.
Harga rumah subsidi 2021

Mengutip Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, berikut daftar batasan harga rumah subsidi 2021 yang terbagi dalam 5 tingkat harga:
1. Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp150,5 juta
2. Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu): Rp164,5 juta
3. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp156,5 juta
4. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu: Rp168 juta
5. Papua dan Papua Barat: Rp219 juta (SKO)