Minta Pertamina dan PLN Lakukan Efisiensi Anggaran, Jokowi: Tingkatkan Produksi Juga

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN melakukan efisiensi anggaran. 

Selain itu, kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini diharuskan meningkatkan produksinya dan tidak bergantung lagi dari subsidi pemerintah. Jokowi meminta Pertamina dan PLN melakukan upaya-upaya efisiensi anggaran akibat adanya krisis energi. 

Dia ingin Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, solar, pertalite, pertamax hingga listrik tidak lagi berharap subsidi dari Kementerian Keuangan. Pihaknya juga meminta Pertamina meningkatkan kapasitas produksinya sehingga tidak bergantung pada impor.

“Saya kira sumur-sumur minyak yang ada sekecil apapun agar didorong produksinya agar meningkat,” ujar Jokowi dalam keterangan resmi dikutip Senin, 20 Juni 2022.

Kemudian, Jokowi meminta jajarannya untuk menjaga harga komoditas pangan dan energi agar tetap stabil dan terjangkau di masyarakat bawah. Dia menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan subsidi kepada masyarakat.

“Pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM, pertalite, dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus harus kita jaga,” ujar Jokowi.

Presiden ketujuh Indonesia itu meminta jajarannya terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

“Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik,” ujar Jokowi.

Dia juga menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal, serta mengantisipasi krisis pangan dan energi. Menurutnya, krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan sudah mulai melanda berbagai negara di dunia. 

Dia menyebut kurang lebih ada 60 negara dalam proses menghadapi tekanan utang, sehingga tidak menghasilkan devisa dan akhirnya terjadi krisis keuangan di negara itu. Menurutnya, hal itulah yang harus diantisipasi oleh Indonesia saat ini.