Modal Asing Masuk, Kurs Rupiah Kian Perkasa Rp13.877 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah di pasar spot menguat 1,54% atau 217,5 poin ke level Rp13.877,5 per dolar Amerika Serikat (AS) yang merupakan apresiasi 0,09% sejak awal 2020.

Sepanjang perdagangan hari ini, Jumat, 5 Juni 2020, kurs rupiah di pasar spot bergerak pada rentang Rp13.877-Rp14.089 per dolar AS. Dalam setahun terakhir, rupiah bergerak pada kisaran Rp13.577-Rp16.625 per dolar AS.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis rupiah semakin menguat mencermati nilai tukar yang diperdagangkan pada Jumat sore ini tumbuh di bawah Rp14.000 per dolar AS di tengah pandemi COVID-19.

“Alhamdulilah terus menunjukkan penguatan sejalan dengan pandangan kami bahwa nilai tukar, untuk hari ini pun masih undervalue sehingga ke depan masih berpotensi menguat,” katanya dalam keterangan pers daring di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Adapun perkembangan nilai tukar rupiah yang diperdagangkan bid over hingga Jumat sore mencapai Rp13.855 per dolar AS dan over mencapai Rp13.960 per dolar AS.

Gubernur BI mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong rupiah menguat di antaranya inflasi dan defisit transaksi berjalan yang rendah, kemudian perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri serta premi risiko yang menurun.

Perry menjelaskan tingkat inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2020 merupakan inflasi yang rendah yakni mencapai 2,19% dibandingkan dengan tahun lalu.

Sedangkan perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri untuk surat berharga negara (SBN) saat ini mencapai 7,06% untuk tenor 10 tahun.

Suku bunga SBN itu, kata dia, jika dibandingkan yang ditawarkan Amerika Serikat sebesar 0,8% sehingga bedanya signifikan yakni 6,2%.

“Imbal hasil investasi aset keuangan Indonesia khususnya SBN masih tinggi,” katanya.

Sementara itu, indikator lainnya juga mendukung penguatan nilai tukar rupiah yakni premi risiko yang menunjukkan tren penurunan.

Premi risiko atau credit default swap (CDS) untuk Indonesia, lanjut dia, saat ini mencapai poin 126, atau turun dibandingkan pada perdagangan sebelumnya mencapai 245.

Namun, premi risiko saat ini yang mencapai 126 masih lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19 yang menyentuh level 66-68.

“Dengan premi risiko lebih rendah itu akan mendukung nilai tukar yang menguat ke depan, potensi itu ada,” katanya.

Aliran Modal Asing Deras

Sementara itu, Perry mengungkapkan aliran modal asing masuk ke Indonesia mulai naik pada pekan pertama Juni 2020 mencapai Rp7,01 triliun yang diyakini karena tingkat kepercayaan investor semakin baik terhadap ekonomi di Tanah Air.

“Kepercayaan investor termasuk asing terhadap kondisi ekonomi Indonesia semakin lama semakin baik dan itu terbukti dari aliran modal asing masuk ke SBN,” kata Gubernur BI.

Gubernur BI mengungkapkan sejak minggu kedua Mei 2020 aliran modal asing terus masuk ke Indonesia dalam instrumen surat berharga negara (SBN) mencapai Rp2,97 triliun.

Kemudian, berturut-turut pada Mei yakni minggu ketiga mencapai Rp6,15 triliun, minggu keempat Rp2,5 triliun dan pada pekan pertama Juni ini mencapai Rp7,01 triliun.

Dengan adanya aliran modal asing masuk Indonesia tersebut, Perry menambahkan cadangan devisa juga dipastikan akan meningkat, dan lebih tinggi dibandingkan dengan pada Mei 2020.

Namun, ia belum membeberkan lebih lanjut berapa posisi cadangan devisa pada Mei 2020 tapi akan diumumkan pada Senin, 8 Juni 2020.

“Dengan nilai tukar rupiah menguat, mekanisme pasar berjalan, kebutuhan intervensi BI berkurang dan makin besar aliran modal masuk tentu saja, cadangan devisa meningkat,” katanya.

Sebagai gambaran, pada Maret 2020 posisi cadangan devisa mencapai US$121 miliar dan pada April 2020, cadangan devisa mulai meningkat mencapai US$127,9 miliar karena penerbitan surat utang pemerintah. (SKO)