Modalku, STACS, dan IGCN Berkolaborasi untuk Dorong Pelaporan ESG dan Praktik Berkelanjutan bagi UMKM

JAKARTA - PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) bekerja sama dengan Hashstacs Pte Ltd (STACS) dan Indonesia Global Compact Network (IGCN) untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengimplementasikan pelaporan kinerja nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) serta praktik yang berkelanjutan dalam menjalankan core business mereka. 

Ketiganya bersatu dalam penyelenggaraan ESG Gathering yang bertemakan "Mendorong UMKM Indonesia melalui Pelaporan ESG dan Praktik Berkelanjutan" di Jakarta pada 1 Februari 2024. 

Tujuan utama acara ini adalah memberikan platform bagi perusahaan dan UMKM untuk memahami signifikansi pelaporan ESG  serta manfaat penerapan praktik berkelanjutan dalam strategi bisnis, terutama dalam menghadapi meningkatnya tuntutan dari regulator dan investor terkait isu-isu perubahan iklim dan lingkungan. 

• Strategi PGN Bangun Jargas di Rumah Dinas Menteri dan PNS di IKN
• Perbedaan 3 Jenis Rekening Gopay Tabungan by Jago
• 78 Emiten Belum Penuhi Free Float, BEI Ancam Suspensi Saham

Modalku, STACS, dan IGCN menyoroti bahwa pelaporan ESG adalah langkah untuk meningkatkan kesadaran bisnis terhadap isu-isu keberlanjutan, khususnya bagi UMKM yang mungkin belum memiliki sumber daya sebanyak perusahaan besar. 

Oleh karena itu, Modalku, STACS, dan IGCN bersinergi untuk membantu UMKM memahami dan mengadopsi pelaporan ESG melalui platform ESGpedia. Platform ini, dikembangkan oleh STACS, memberikan gambaran terstruktur mengenai topik-topik ESG dan dapat mengkonversi data operasional UMKM menjadi emisi gas rumah kaca, sesuai dengan standar ISO 14064-1 dan Protokol Gas Rumah Kaca yang disesuaikan di Indonesia. 

Benjamin Soh, Founder & Managing Director STACS, menjelaskan bahwa ESGpedia bertujuan untuk mengatasi kesenjangan data ESG di pasar ASEAN. UMKM dapat mengakses platform digital ini secara gratis, menyederhanakan standar dan kerangka kerja pelaporan ESG. 

"Khususnya di Indonesia, kami menyadari bahwa beberapa institusi atau perusahaan sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan pelaporan metrik ESG. Menyadari hal ini dapat berdampak pada UMKM, termasuk mereka yang berada dalam ekosistem rantai pasok perusahaan besar, kami ingin mendukung perjalanan ESG UMKM Indonesia dengan menyediakan akses ke platform yang memungkinkan mereka dengan mudah melaporkan, menghitung emisi GRK,  dan memperkuat data ESG mereka," kata Benjamin dalam acara ESG Gathering yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. 

Dalam kesempatan yang sama, Annette Aprilana, Sustainability and ESG Lead Grup Modalku, menambahkan bahwa penerapan praktik berkelanjutan dalam bisnis tidak hanya membuka peluang pendanaan lebih besar, tetapi juga membantu mempertahankan daya saing bisnis sambil menyadari isu-isu lingkungan dan sosial. 

Melalui ESGpedia, proses pelaporan ESG untuk UMKM diharapkan menjadi lebih mudah, mengurangi hambatan untuk mencapai keberlanjutan. 

Pelaporan metrik ESG memungkinkan UMKM membuat rencana aksi terkait isu-isu ESG yang perlu mereka atasi. Lebih lanjut, UMKM dapat memberikan dampak positif dengan menyelaraskan aktivitas bisnis mereka dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi bumi. 

"Kami melihat solusi yang ada di ESGpedia dapat membuat proses pelaporan untuk UMKM menjadi lebih mudah dan mengurangi hambatan menuju keberlanjutan," kata Annette. 

• Prakiraan Cuaca Besok dan Hari Ini 27 Januari 2024 untuk Wilayah DKI Jakarta
• Berikut Rekomendasi Saham MBMA hingga MAYA yang Layak Dipantau
• Saham BMRI dan BRIS Layak Diburu Saat Pasar Menantikan Sinyal The Fed

Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas/Kepala Sekretariat Nasional SDGs Indonesia, menekankan strategisnya peran UMKM dalam ekonomi nasional. 

UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi besar terhadap PDB. Tantangan terkait akses UMKM ke layanan keuangan menjadi fokus dalam Roadmap SDGs, dengan proyeksi target akses mencapai 42% pada tahun 2030. 

"Tantangan UMKM terhadap akses ke layanan keuangan menjadi salah satu poin dari Roadmap SDGs, di mana kami memproyeksikan target akses UMKM ke layanan keuangan bisa mencapai 42% di tahun 2030. Untuk itu perlu tindakan kolektif dari pemerintah, pihak terkait, dan tentu UMKM untuk bisa mencapai tujuan tersebut," papar Vivi. 

Josephine Satyono, Executive Director IGCN, menyoroti bahwa UMKM juga dapat menerapkan strategi bisnis berkelanjutan melalui Sepuluh Prinsip United Nations Global Compact (UNGC). 

Prinsip ini mencakup hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti-korupsi. Dengan memahami tujuan global tersebut, menetapkan prioritas dan target SDG yang paling berdampak, serta melaporkan kontribusi terhadap SDG, UMKM dapat mempersiapkan bisnis mereka untuk kesuksesan jangka panjang. 

"Dengan menerapkan Sepuluh Prinsip UNGC ke dalam strategi, kebijakan, dan prosedur, UMKM dapat mempersiapkan bisnis mereka untuk meraih kesuksesan jangka panjang," tegas Josephine.