Molor 2 Tahun, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Senilai Ratusan Triliun Akhirnya Dikirim dari China

JAKARTA – Kementerian Perhubungan mengumumkan, pengiriman rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dikirim dari China ke Indonesia mulai hari ini. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proyek KCJB ditargetkan rampung menjalani tes dinamis pada November 2022. 

“Mari kita dukung proyek KCJB ini agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Budi dalam keterangan pers, Jumat 5 Agustus 2022. 

Budi menjelaskan, KCJB mengadopsi teknologi tinggi yaitu Grade of Automation (GOA) Level 1, serta memiliki desain yang ramping. Sehingga dapat mendukung akselerasi atau kecepatan dari kereta tersebut yang bisa mencapai 350 km/jam. 

Nantinya, KCJB akan melayani sebanyak 68 perjalanan setiap harinya dan berhenti di lima stasiun. 

“Waktu tempuh Jakarta – Bandung hanya membutuhkan waktu 36-45 menit. Sebelumnya membutuhkan kurang lebih 2,5 jam untuk sampai tujuan,” ucap dia. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, pengiriman perdana EMU dan Comprehensive Inspection Train (CIT) ini merupakan pertama kalinya pengiriman EMU kereta api cepat dari China ke luar negeri. 

Sebanyak 11 rangkaian kereta yang diproduksi oleh CRRC Sifang, Qingdao, Provinsi Shandong, China ini telah selesai diproduksi pada awal April tahun ini. EMU dan CIT yang dikirimkan ke tanah air hari ini telah menyelesaikan static test dan dynamic test di tempat produksinya. 

“Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek KCIC  telah mencapai 85 persen, dan masih menyisakan beberapa pekerjaan tunnel 2, pre loading, track laying dan penyelesaian stasiun," ujarnya.

Layanan KCJB

Kehadiran KCJB diharapkan menjadi pilihan moda transportasi massal bagi masyarakat. Selain itu, proyek ini diharapkan pula sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi di lima stasiun yang akan dilewati. 

Adapun untuk kelas yang tersedia yaitu ada VIP class sebanyak 18 pelanggan. Kelas first class terdiri atas 28 pelanggan, dan juga second class sebanyak 555 pelanggan. 

Untuk tarif, kereta yang nantinya akan terinspirasi dari satwa khas asli Indonesia yakni Komodo dan berwarna merah putih ini akan mematok tarif di angka Rp250.000 hingga Rp350.000

Di bagian interior, juga tak luput dari sentuhan Indonesia. Pada bagian kursinya akan disematkan motif mega mendung khas dari Cirebon karena hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar lintasan kereta cepat melintasi Jawa Barat. 

Molor 2 Tahun dan Telan Biaya Ratusan Triliun

Kendati sudah alami kemajuan, proyek yang ditarget rampung pada 2023 ini sejatinya molor dari target awalnya yaitu pada 2020.

Setelah melewati banyak negosiasi, KCJB akhirnya groundbreaking pada 21 Januari 2016. Hal ini pun langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Gubernur Jawa Barat (saat itu), Ahmad Heryawan atau Aher.

Empat tahun setelah groundbreaking, proyek ini tak kunjung rampung. Teranyar, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyebutkan proyek KCJB awalnya senilai US$6,07 miliar atau sekira Rp90,44 triliun (kurs Rp14.900 per US$). 

Namun, pada September 2020 mulai ada indikasi pembengkakan biaya alias cost overrun akibat keterlambatan dari proyek ini. Perhitungannya pun telah keluar sejak Januari 2021 sebesar US$2,28 miliar atau setara Rp33,97 triliun. 

Praktis, kemoloran proyek ini membuat total biayanya bengkak menjadi US$8,35 miliar atau Rp124,42 triliun.

Menggembungnya dana proyek dikatakan, lagi-lagi karena keterlambatan penyerahan lahan. Kondisi diperburuk dengan terjadinya pandami COVI-19 sejak Maret 2020 yang membuat penyelesaian menjadi lebih panjang.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Salusra Wijaya menjelaskan, cost overrun ini awalnya diperkirakan bisa mencapai US$3,8 miliar hingga US$4,9 miliar.

Namun, pada akhir Juni 2022, KAI mengajukan cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai US$1,9 miliar atau sekitar Rp28,31 triliun. Walaupun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya mencapai US$1,17 miliar.

Oleh sebab itu, Didiek meminta pembengkakan biaya di range maksimum yaitu US$1,9 miliar.