Mosi Tidak Percaya Jilid Dua di Hadapan Presiden Yoon

JAKARTA - Upaya parlemen Korea Selatan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol berakhir dengan kegagalan setelah mosi tersebut tidak memenuhi kuorum suara yang diperlukan. Insiden ini memicu protes besar-besaran dari publik dan memperdalam krisis politik yang melanda negara itu.

Muncul upaya untuk kembali melancarkan mosi tidak percaya demi melengserkan Yoon dari takhta kepresidenan. Diketahui, pemungutan suara untuk mosi pemakzulan digelar di parlemen yang beranggotakan 300 orang. 

Agar mosi dapat disahkan, diperlukan dukungan dari dua pertiga anggota, yaitu 200 suara. Namun, anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai pendukung Presiden Yoon, melakukan aksi boikot dengan meninggalkan ruang sidang.

Sebanyak 107 dari 108 anggota PPP memilih untuk walk out guna mencegah pembelotan internal yang dapat mengancam posisi Yoon. Akibatnya, mosi gagal mencapai jumlah suara yang diperlukan untuk diloloskan. 

Oposisi utama, yang dipimpin oleh Partai Demokrat Korea, mengecam aksi walk out tersebut. Anggota parlemen oposisi meneriaki anggota PPP sebagai "pengkhianat" atas keputusan mereka untuk meninggalkan sidang.

"Jumlah anggota yang memberikan suara tidak mencapai mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan sesuai ketentuan," ujar Ketua Majelis Nasional, Woo Won Shik, di Seoul, dilansir laman media Prancis AFP, Senin, 9 Desember 2024.

Oposisi bersumpah akan mengajukan mosi pemakzulan kedua pada pekan depan, dengan harapan dapat memperbaiki strategi mereka untuk mendapatkan dukungan suara yang cukup.

"Kami akan memakzulkan (Presiden) Yoon Suk Yeol, yang telah menyeret Korea Selatan dalam risiko terburuk, dengan cara apapun," tegas pemimpin partai oposisi Lee Jae Myung.

• Partai Demokrat Tuntut Pilkada Ulang di Jakarta
• RM BTS Rilis Film Dokumenter, Ulas Kisah Hidupnya
• Harga Sembako di Jakarta: Daging Kambing Naik, Garam Dapur Turun

Protes Publik yang Meluas

Kegagalan mosi ini memicu aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota besar, termasuk ibu kota Seoul. Diperkirakan lebih dari 150.000 orang turun ke jalan, menyerukan pengunduran diri Presiden Yoon. Demonstran mengecam kegagalan parlemen untuk menanggapi ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Yoon. 

Keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu pemicu krisis politik ini. Langkah kontroversial tersebut memicu kritik keras karena dianggap memperburuk situasi keamanan domestik dan membatasi kebebasan politik.

Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, tingkat popularitas Yoon merosot ke rekor terendah, yakni 13%, memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon menyebabkan pasukan militer dikerahkan untuk mengamankan gedung parlemen. Langkah ini menambah ketegangan politik di antara para pemimpin, menciptakan suasana krisis yang berlarut-larut.

• Partai Demokrat Tuntut Pilkada Ulang di Jakarta
• RM BTS Rilis Film Dokumenter, Ulas Kisah Hidupnya
• Harga Sembako di Jakarta: Daging Kambing Naik, Garam Dapur Turun

Masa Depan Politik Yoon Suk Yeol

Kegagalan mosi pemakzulan menegaskan polarisasi yang semakin dalam di parlemen Korea Selatan. PPP, sebagai partai penguasa, tampaknya berhasil mempertahankan Yoon untuk sementara waktu. Namun, oposisi terus berusaha menggoyang kekuasaan Presiden dengan rencana mosi kedua.

Dengan dukungan publik yang terus menurun dan protes yang meluas, masa depan politik Yoon berada di bawah ancaman serius. Tindakan selanjutnya dari oposisi dan tanggapan Presiden terhadap krisis ini akan menjadi penentu arah pemerintahan Korea Selatan ke depan.

Gagalnya pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol menjadi bukti jelas dari polarisasi politik yang mendalam di Korea Selatan. Di tengah ketidakpastian ini, negara tersebut menghadapi tantangan besar untuk mengatasi krisis politik yang berlarut-larut.