MUI Dukung Muhammadiyah yang Bersiap Terima Jatah Tambang
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut positif rencana Muhammadiyah untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. MUI menilai pemberian tersebut merupakan bentuk apresiasi dan balas jasa dari pemerintah.
Nasional
JAKARTA--Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut positif rencana Muhammadiyah untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. MUI menilai pemberian tersebut merupakan bentuk apresiasi dan balas jasa dari pemerintah.
Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, mengatakan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah turut berperan penting dalam kehidupan berbangsa serta perjuangan kemerdekaan Indonesia.
“Yang penting satu ya, jangan sampai merusak lingkungan. Lingkungan harus tetap terjaga, jangan sampai membuat miskin masyarakat sekitar tambang itu,” tegas Anwar di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
- Dukung Transaksi UMKM, GoPay Luncurkan Aplikasi Baru
- Cuan Alfamidi (MIDI) di Semester I-2024 Nyaris Tumbuh Dua Digit
- Harga Sembako di Jakarta 26 Juli 2024, Cabe Merah Keriting Turun
Menurut MUI, keputusan ini tidak hanya mengakui kontribusi Muhammadiyah dalam sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga memberikan dorongan bagi ormas lainnya untuk terus berperan aktif dalam pembangunan negara.
MUI berharap langkah Muhammadiyah dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menegaskan sikap akhir Muhammadiyah soal tambang akan segera diputuskan. Menurut Mu'ti, keputusan resmi Muhammadiyah akan diumumkan dalam Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang akan digelar mulai besok, 27-28 Juli 2024 di Jogja.
"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," terang Abdul Mu'ti dalam unggahan akun instagram pribadinya @abe_mukti.
Mu'ti mengungkapkan Muhammadiyah memang menerima lobi langsung dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Namun, menurutnya hingga saat ini belum diketahui wilayah tambang mana yang akan dikelola oleh Muhammadiyah jika ormas Islam itu menerima.
"Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," terang Mu'ti.
Abdul Mu'ti juga menyebut ketika Nahdlatul Ulama (NU) menerima konsesi tambang, pihaknya telah menyatakan Muhammadiyah akan mempertimbangkan tawaran serupa dengan sangat cermat.
Hal itu untuk menghindari potensi masalah bagi organisasi dan masyarakat. Mu'ti menekankan diskusi tersebut dilakukan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru.
- Dukung Transaksi UMKM, GoPay Luncurkan Aplikasi Baru
- Cuan Alfamidi (MIDI) di Semester I-2024 Nyaris Tumbuh Dua Digit
- Harga Sembako di Jakarta 26 Juli 2024, Cabe Merah Keriting Turun
Menurut Mu'tikKeputusan Muhammadiyah untuk mempertimbangkan tawaran IUPK dengan kehati-hatian mencerminkan sikap organisasi dalam menghadapi peluang investasi yang berpotensi membawa manfaat besar bagi umat.
Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah merupakan pertemuan penting yang menjadi platform bagi para pemimpin Muhammadiyah untuk mendiskusikan berbagai isu strategis, termasuk tawaran IUPK dari pemerintah.
Para peserta konsolidasi dapat memberikan pandangan dan masukan yang konstruktif mengenai langkah Muhammadiyah ke depan. Keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dan masyarakat luas.