Mulai Hari Ini, Syarat Penerbangan di Jawa-Bali Bisa Pakai Antigen
- Syarat penerbangan di Jawa-Bali tidak lagi wajib menggunakan tes PCR.
Nasional
JAKARTA – Pemerintah secara resmi mengubah syarat penerbangan Jawa-Bali menjadi tidak wajib menggunakan tes polymerase chain reaction (PCR). Aturan untuk penumpang pesawat udara tersebut berlaku mulai hari ini, Rabu, 3 November 2021.
Syarat perjalanan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemenhub No. 96 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19. Khusus transportasi udara, SE ini berlaku mulai tanggal 3 November 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan.
“Khusus untuk transportasi udara, baru mulai diberlakukan pada 3 November 2021 Pukul 00:00 WIB, untuk memberikan kesempatan kepada maskapai dan operator bandara mempersiapkan diri serta memberikan sosialisasi kepada calon penumpang,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, dalam keterangan resmi dilihat pada Rabu, 3 November 2021.
- Start Up NAMA Beauty Milik Luna Maya, Raup Pendanaan Rp71,17 Miliar dari AC Ventures, Sicepat, dan DMMX
- Platform OTT Afiliasi Emtek Group, Video Raih Pendanaan Rp2,14 Triliun dari Affinity Equity Partners
- Kereta Cepat Jakarta-Bandung Resmi Diguyur APBN Rp4,3 Triliun, KCIC Ungkap Progresnya
Penumpang transportasi udara penerbangan dari dan ke bandara Jawa-Bali, serta di dalam wilayah bandara Jawa-Bali wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.
Syarat tersebut berlaku pada penumpang yang perjalanan yang sudah divaksin dosis lengkap. Bagi penumpang yang hanya divaksin dosis pertama, pemerintah mewajibkan hasil negatif tes PCR.
“Kami meminta kepada operator sarana dan prasarana transportasi untuk memberikan sosialisasi kepada calon penumpang agar dapat mengikuti ketentuan ini. Selain itu, kami juga meminta operator dapat menerapkan ketentuan ini secara konsisten dan ikut melaksanakan pengawasan penerapan prokes dari penumpang,” ujar Adita.
Adita mengatakan Kemenhub akan melakukan pengawasan ketat atas implementasi SE ini di tiap moda transportasi dan melibatkan seluruh Satgas Penanganan COVID-19 daerah dan pusat, serta TNI/Polri untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan.