Mulai Januari 2024, Pemkot Malang Terapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

JAKARTA - Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan mulai menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Pemkot Malang per 1 Januari 2024 mendatang. 

Pj Wali Kota Malang mengatakan jika sebelumnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah mengingatkan pemerintah kab/kota di seluruh Indonesia untuk segera menerapkan KKPD tersebut. Proses digitalisasi keuangan, jelasnya sudah harus segera dilakukan agar bentuk kemudahan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, gitaliasiasi keuangan juga bisa diterapkan oleh pemerintah daerah. Dengan dilaksanakannya KKPD, maka akan mempermudah dalam proses digitalisasi keuangan.

Selain aplikasi-aplikasi keuangan yang telah diterapkan selama ini, pemerintah pusat juga menyiapkan pembayaran secara non-tunai pada pelaksanaan APBD melalui penggunaan KKPD ini sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

• Nasib Proyek Prioritas di Solo Usai Gibran Jadi Cawapres
• INFO BMKG: Gempa Guncang Ratahan di Darat 9 Km Tenggara 5.9 Magnitudo
• Hong Kong Umumkan Kebijakan Pemulihan Pasar Properti

Sementara ini Pemkot Malang bekerja sama dengan Bank Jatim dan BNI 46 sebagai mitra dalam pengelolaan KKPD. Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM juga meminta kepada seluruh pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemkot Malang agar segera memenuhi persyaratan untuk memperoleh KKPD sehingga penerapannya bisa segera dilakukan sesuai dengan target di awal tahun 2024 nanti.

“KKPD adalah solusi untuk meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah. Dengan kata lain penggunaan KKPD ini merupakan upaya kita untuk meningkatkan keamanan dalam rangka bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai, serta mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan,” jelasnya, seperti yang dikutip Trenasia pada Rabu, 25 Oktober 2023.

Sementara itu terkait dengan sosialisasi yang diberikan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Drs. Subkhan, M.AP mengatakan Pemkot Malang telah memiliki Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD Dalam Pelaksanaan APBD. Peraturan Walikota Malang tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan APBD.

• Arti Silent Treatment yang Termasuk dalam Kekerasan Emosional Sekaligus Cara Menghadapinya
• 5 Kontroversi Robert Kiyosaki Penulis Buku Rich Dad Poor Dad
• Pemda Wajib Miliki Akses Internet Stabil dan Aman untuk Fasilitas Publik

Sejalan dengan hal tersebut, maka BKAD menginisiasi kegiatan sosialisasi penerapan KKPD di lingkungan Pemkot Malang yang selain bertujuan sebagai langkah percepatan Elektronifikasi Transaksi di Pemerintah Daerah (ETPD) juga untuk mempercepat transaksi bagi UMKM di Kota Malang.