Mulai Tinggalkan Energi Fosil, Langkah Jokowi Larang Ekspor Nikel Dinilai Tepat

JAKARTA - Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, pelarangan ekspor nikel oleh pemerintah merupakan langkah tepat.

Sebab, saat ini banyak negara yang sudah bergerak mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke bahan mentah (raw material). Menurutnya Indonesia memang seharusnya dapat menjadi pemain utama dalam produsen berbasis raw material seperti nikel dan bauksit.

"Langkah bagus optimalisasi raw material, apalagi multiple effect yang dihasilkan ke depannya sangat menjanjikan untuk Indonesia," ujar Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan kepada TrenAsia, Kamis 9 Juni 2022.

Ia berharap dengan keputusan ini harga mobil listrik dan pembangunan infrastruktur pendukungnya bisa cepat terealisasi. 

Jokowi Larang Ekspor Nikel

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pemerintah melarang ekspor bahan mentah nikel dan bauksit.

Jokowi menyebut, langkah ini diambil agar Indonesia bisa menjadi produsen utama produk-produk berbasis nikel seperti litium baterai, baterai listrik hingga baterai kendaraan listrik. 

"Keinginan sejak lama. Hingga kita bisa memproduksi barang jadi yang berasal dari aluminium," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Kamis 9 Juni 2022.

• Situs Kota Kuno yang Lama Tenggelam Ditemukan di Irak
• Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk Lulusan S1, Ini Syarat-syaratnya
• IMF: Penghentian Penggunaan Batu Bara Datangkan Keuntungan hingga Rp1,12 Kuantiliun

Tujuan rencana pelarang bauksit pun sama. Harapannya agar Indonesia juga bisa menjadi negara produsen bauksit. 

Jokowi meminta kepada seluruh jajan pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap proyek industri baterai listrik terintergrasi ini agar segera terealisasi.