Multiplier Effect DP Nol Persen Kuat, BI Buka Opsi Perpanjang Stimulus KKB dan KPR hingga 2023
- Bank Indonesia (BI) membuka peluang perpanjangan stimulus down payment (DP) 0% untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor
Industri
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) membuka peluang perpanjangan stimulus down payment (DP) nol persen (0%) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) hingga 2023.
Otoritas moneter juga bakal memperpanjang ketentuan rasio Loan to Value/Finance to Value (LTV/FTV) pembiayaan properti menjadi maksimum 100% untuk bank tertentu.
Syarat LTV/FTV maksimum 100% tersebut bisa diperoleh bila pelaku industri bisa mengendalikan Non performing loan/non performing financing (NPL/NPF) ke level tertentu yang akan diatur BI. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keterkaitan sektor turunan yang besar membuat stimulus ini berpeluang mengakselerasi pemulihan ekonomi pada 2022 dan 2023.
- Duet Layanan Internet Smartfren dan Moratelindo, Hadirkan True QuadPlay
- Mahfud MD Beberkan Hasil 'Tangkapan' Sementara Aset BLBI
- Pasar Digital Korea Sumbang 13 Persen PDB, Jokowi: ASEAN Harus Jalin Kemitraan
“BI juga melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit dan pembiayaan kendaraan bermotor paling sedikit nol persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Melanjutkan pelonggaran rasio loan to value kredit pembiayaan properti paling tinggi seratus persen untuk bank yang memenuhi NPL atau NPF tertentu,” jelas Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu, 27 Oktober 2021.
Diguyur stimulus dari BI, pembiayaan perumahan terlihat menunjukan perbaikan per kuartal III-2021 ini. BI merekam penyaluran KPR tumbuh 8,67% year on year (yoy) pada kuartal III-2021, atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan segmen kredit lain.
Otoritas moneter dalam surveinya memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan pada 2021 bakal menyentuh 5,3% yoy. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) disebut BI bakal tumbuh 7%-9% yoy.
Perry menyebut opsi perpanjangan DP 0 persen ini akan melihat kondisi permintaan kredit terlebih dahulu. “Melihat kebutuhan untuk memastikan kredit pembiayaan dari sektor keuangan dan dunia usaha terus bisa mendukung pemulihan ekonomi,” jelas Perry.