Munas Golkar Pastikan Ubah AD/ART, Muluskan Jalan Gibran Jadi The Next Ketum?
- Gibran Rakabuming Raka, yang diisukan menjadi kandidat potensial untuk posisi tersebut, menghadapi masalah karena belum resmi mengundurkan diri dari PDIP. Selain itu ketentuan AD/ART Golkar juga masih mewajibkan calon Ketua Umum harus menjadi pengurus partai selama lima tahun.
Nasional
JAKARTA - Pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024, yang lalu Airlangga Hartarto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Langkah ini terjadi sehari setelah pertemuan penting yang melibatkan Bahlil Lahadalia dan tokoh-tokoh penting politik Indonesia seperti Jokowi dan JK.
Pengunduran diri Hartarto membuka ruang bagi pergeseran kepemimpinan di partai tersebut, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan politik utama di Tanah Air.
Sejak awal tahun, Bahlil Lahadalia telah menunjukkan gelagat untuk mengambil alih kursi Ketua Umum Golkar. Menurut laporan Majalah Tempo pada 4 Maret 2024, Bahlil berusaha merebut posisi tersebut dengan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
- Survei: Fitur Live Shopping Memungkinkan Penjualan Naik hingga 7 Kali Lipat
- Prospek Ekonomi AS dan Dampaknya terhadap Pasar Kripto
- Sejauh Mana Saham BUMI Melaju Setelah Laba Semester I-2024 Naik
Strategi ini tampaknya tidak hanya bertujuan untuk menguatkan posisinya di dalam Golkar, tetapi juga untuk mempersiapkan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina atau memposisikan Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, sebagai Ketua Umum Golkar di masa depan.
Namun, ambisi Bahlil terbentur beragam kendala. Gibran Rakabuming Raka, yang diisukan menjadi kandidat potensial untuk posisi tersebut, menghadapi masalah karena belum resmi mengundurkan diri dari PDIP.
Selain itu ketentuan AD/ART Golkar juga masih mewajibkan calon Ketua Umum harus menjadi pengurus partai selama lima tahun. Kendala ini bisa menjadi batu sandungan bagi Gibran dalam meraih kursi puncak di Golkar.
Ubah AD/ART Golkar Untuk Muluskan Jalan Jokowi?
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, mengungkapkan bahwa setiap Musyawarah Nasional (Munas) Golkar akan disertai pembaruan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan situasi nasional dan global.
Menurut Halid, perubahan AD/ART ini dimaksudkan untuk kepentingan umum dan bukan hanya untuk kepentingan individu. Keputusan akhir mengenai perubahan tersebut akan ditentukan oleh peserta musyawarah.
- Survei: Fitur Live Shopping Memungkinkan Penjualan Naik hingga 7 Kali Lipat
- Prospek Ekonomi AS dan Dampaknya terhadap Pasar Kripto
- Sejauh Mana Saham BUMI Melaju Setelah Laba Semester I-2024 Naik
"Ini harus disesuaikan dengan antisipatif keadaan, seperti Munas lalu kita ubah anggaran dasar beberapa pasal," papar ujar Nurdin, dilansir Antara, Senin, 20 Agustus 2024.
Nurdin Halid juga menunjukkan dukungannya terhadap Bahlil Lahadalia sebagai calon Ketua Umum Golkar. Munas Partai Golkar dijadwalkan berlangsung pada sore hari ini, 20 Agustus 2024, pukul 16.00.
"Dia pernah menjadi pengurus Golkar, dan persyaratannya minimal 5 tahun, dan satu periode itu sudah cukup, dan Pak Bahlil memenuhi syarat itu," tambah Nurdin.
Agenda utama dari acara tersebut mencakup pembahasan langkah politik strategis partai serta penetapan Ketua Umum yang baru.
Melihat dinamika ini, tampaknya Bahlil Lahadalia sedang membangun landasan yang kuat untuk memperluas pengaruh Golkar, sekaligus membuka jalan bagi dinasti Jokowi untuk semakin dominan dalam politik nasional Indonesia.