Plaza Seremoni IKN.
Nasional

Mundur Terus, Kapan ASN Pindah ke IKN?

  • Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan ekosistem gedung badan eksekutif, termasuk istana negara dan kantor kementerian, yang pada mulanya ditargetkan selesai pada bulan Desember 2024. Namun, hingga bulan Januari 2025, masih da penyesuaian untuk beberapa kementerian terkait jadwal penyelesaian ini.

Nasional

more
Muhammad Imam Hatami

JAKARTA - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur direncanakan akan mulai dilaksanakan pada April 2025. Keputusan ini mengalami penundaan dari rencana awal pada Januari 2025, yang disesuaikan dengan jadwal bulan puasa bertepatan pada bulan Maret 2024. 

Perpindahan ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN.

"Menurut Menteri PAN-RB yang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya kan bulan Januari, cuma Maret kan lebaran. Ada lebaran mungkin dihitung itu," terang Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip Selasa, 21 Januari 2024.

Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan ekosistem gedung badan eksekutif, termasuk istana negara dan kantor kementerian, yang pada mulanya ditargetkan selesai pada bulan Desember 2024. 

Namun, hingga bulan Januari 2025, masih ada penyesuaian untuk beberapa kementerian terkait jadwal penyelesaian ini. Selain itu, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 dan ditargetkan selesai dalam dua tahun. "Ekosistem eksekutif itu selesai Desember ini, cuma ini kan ada fitur Kemenko yang tadinya 4 jadi 7. Ini akan dibicarakan dulu," tambah Basuki.

Untuk mendukung perpindahan ASN, fasilitas di IKN seperti apartemen, sarana olahraga, dan lahan hijau sedang disiapkan untuk menunjang kenyamanan ASN yang akan pindah ke IKN. 

Diperkirakan sebanyak 16.990 pegawai akan dipindahkan pada tahap pertama, yang terdiri dari 11.274 ASN dari 40 kementerian/lembaga dan 5.716 personel TNI/Polri, pemindahan tahap pertama ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelayanan publik di IKN.

Anggaran IKN Tergolong Kecil

Melihat konsidi tersebut, anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai pemindahan ASN ke IKN memerlukan persiapan matang, termasuk arahan dari Peraturan Presiden (Perpres) terkait adaptasi lingkungan dan infrastruktur. Hal ini dilakukan agar proses perpindahan tidak tergesa-gesa dan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu Tohan menambahkan langkah perpindahan tersebut memerlukan perencanaan yang matang dan arahan yang jelas dari Presiden, terutama melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Meskipun pemindahan ASN dan pembangunan infrastruktur di IKN menjadi prioritas, anggaran yang dialokasikan dari APBN 2025 untuk IKN hanya sebesar Rp6,3 triliun dari total anggaran Rp400,3 triliun. Oleh karena itu, Ortorita Ibu Kota Negara (OIKN) harus menetapkan target yang realistis dan pencapaian yang terukur.

"Begitu juga soal perpindahan ASN ke IKN. Kemenpan RB harus menunggu arahan dan peraturan presiden (Perpres). Tidak mudah bagi ASN untuk pindah ke IKN. Selain soal infrastruktur, mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan," tegas Toha, kala memberikan keterangan resmi di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN sejalan dengan pembangunan IKN yang berjalan baik. Beliau menekankan pentingnya pemindahan ini untuk mendukung pelayanan publik di IKN yang baru.