Nagorno-Karabakh, Jantung Konflik Yang Tak Pernah Usai

AZERBAIJAN-Armenia dan Azerbaijan, dua bekas republik Uni Soviet di wilayah Kaukasus kembali terlibat dalam konflik militer. Bentrokan pecah pada Minggu dan berlanjut hingga Selasa 29 September 2020.  Ada masalah sama yang menjadi jantung konflik yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut yakni wilayah Nagorno-Karabakh.

Negara-negara tersebut terlibat dalam perang berdarah di wilayah tersebut pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Meskipun mereka menyatakan gencatan senjata, mereka tidak pernah berhasil menyetujui perjanjian damai.

Sebagaimana dilaporkan BBC Senin 18 September 2020, Nagorno-Karabakh adalah bagian dari Azerbaijan, tetapi populasinya mayoritas adalah Armenia. Ketika Uni Soviet runtuh pada 1980-an, Nagorno-Karabakh memilih untuk menjadi bagian dari Armenia hingga memicu perang yang berhenti dengan gencatan senjata pada 1994.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Sejak saat itu, Nagorno-Karabakh tetap menjadi bagian Azerbaijan, tetapi dikendalikan oleh etnis Armenia yang didukung oleh pemerintah Armenia. Negosiasi selama beberapa dekade, dimediasi oleh kekuatan internasional, tidak pernah menghasilkan perjanjian damai.

Turki memiliki hubungan dekat dengan Azerbaijan, sedangkan Rusia bersekutu dengan Armenia. Namun Turki juga memiliki hubungan baik dengan Azerbaijan.

Kaukasus adalah wilayah pegunungan yang penting secara strategis di Eropa Tenggara. Selama berabad-abad, berbagai kekuatan di wilayah ini bersaing untuk mendapatkan kendali di sana.

Armenia dan Azerbaijan modern keduanya menjadi bagian dari Uni Soviet ketika dibentuk pada 1920-an. Nagorno-Karabakh adalah wilayah mayoritas etnis Armenia, tetapi Soviet memberikan kendali atas wilayah tersebut kepada otoritas Azerbaijan.

Orang-orang Armenia di Nagorno-Karabakh membuat beberapa seruan untuk dialihkan ke kendali otoritas Armenia dalam beberapa dekade berikutnya. Tetapi baru setelah Uni Soviet mulai runtuh pada akhir 1980-an parlemen regional Nagorno-Karabakh secara resmi memilih untuk menjadi bagian dari Armenia.

Perang Skala Penuh

Azerbaijan berusaha untuk menekan gerakan separatis, sedangkan Armenia mendukungnya. Hal ini menyebabkan bentrokan etnis, dan  setelah Armenia dan Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaan dari Moskow,  perang skala penuh pecah.

Puluhan ribu orang tewas dan hingga satu juta orang mengungsi di tengah laporan pembersihan etnis dan pembantaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pasukan Armenia menguasai Nagorno-Karabakh sebelum gencatan senjata yang ditengahi Rusia dideklarasikan pada tahun 1994. Setelah kesepakatan itu, Nagorno-Karabakh tetap menjadi bagian dari Azerbaijan, tetapi sejak itu sebagian besar diperintah oleh separatis, republik yang dideklarasikan sendiri, dijalankan oleh etnis Armenia dan didukung oleh pemerintah Armenia.

Ini juga membentuk Garis Kontak Nagorno-Karabakh yang  memisahkan pasukan Armenia dan Azerbaijan. Pembicaraan damai telah berlangsung sejak saat itu dimediasi oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa Minsk Group,  sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1992 dan diketuai oleh Prancis, Rusia dan Amerika Serikat.

Namun sejauh ini perjanjian damai belum ditandatangani. Bentrokan terus berlanjut selama tiga dekade terakhir, dengan gejolak serius terakhir pada 2016, ketika puluhan tentara di kedua belah pihak tewas.

Konflik tersebut semakin diperumit oleh geopolitik. Anggota NATO, Turki, adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan pada tahun 1991. Mantan Presiden Azeri Haidar Aliyev pernah menggambarkan keduanya sebagai satu bangsa dengan dua negara. Keduanya berbagi budaya dan populasi Turki, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menjanjikan dukungan bangsanya untuk Azerbaijan.

Apalagi Turki tidak memiliki hubungan resmi dengan Armenia. Pada tahun 1993 Turki menutup perbatasannya dengan Armenia untuk mendukung Azerbaijan selama perang di Nagorno-Karabakh.

Sedangkan Armenia memiliki hubungan baik dengan Rusia. Ada pangkalan militer Rusia di Armenia, dan keduanya adalah anggota aliansi militer Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO). Namun, Presiden Vladimir Putin juga memiliki hubungan baik dengan Azerbaijan, dan Moskow menyerukan gencatan senjata.

Pada 2018, Armenia mengalami revolusi damai, menyapu penguasa lama Serzh Sargysan dari kekuasaan. Pemimpin demo Nikol Pashinyan menjadi perdana menteri setelah pemilu bebas tahun itu.

Pashinyan setuju dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliev untuk meredakan ketegangan dan mendirikan hotline militer pertama antara kedua negara. Pada 2019, kedua negara mengeluarkan pernyataan yang menyatakan perlunya mengambil langkah-langkah konkret untuk mempersiapkan penduduk untuk perdamaian.

Belum ada yang keluar dari kesepakatan itu. Tidak jelas negara mana yang memulai kekerasan terbaru, tetapi ketegangan telah tinggi selama berbulan-bulan, sejak bentrokan pada Juli menyebabkan korban di kedua sisi.