Napas Tersengal, Pengusaha Kompak Minta Insentif Pajak

JAKARTA – Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat menyatakan siap menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meskipun berisiko besar pada dunia usaha.

Meski taat, Ellen menegaskan pusat perbelanjaan bukanlah klaster penyebaran COVID-19, sehingga sejumlah pembatasan saat PSBB akan sangat memukul kinerja anggota APPBI.

“Keadaan ini memang masih berat bagi para pelaku usaha dan juga pengelola mall,” kata Ellen dalam keterangan pers, Senin, 14 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Sejak dibukanya mall mulai 15 Juni 2020, traffic pengunjung yang datang ke pusat belanja sampai saat ini baru mencapai sekitar 35 % – 40% , bahkan belum menyentuh angka 50%.

Kini, PSBB juga kembali memberlakukan larangan restoran untuk membuka layanan makan di tempat (dine in).

“Dengan tidak diijinkannya F&B dine in untuk makan di tempat tentunya akan bisa mempengaruhi traffic yang sudah dicapai saat ini, apalagi perkantoran juga dibatasi.”

Nasib Sesama Pengusaha

Bernasib sama, Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Sjafruddin mengakui penutupan bioskop selama berbulan-bulan tentu menjadi pukulan berat karena menyebabkan kerugian besar.

“Kerugiannya sangat besar, saya yakin sudah mencapai triliunan, tapi angka pastinya belum ada, karena datanya ada di manajemen (bioskop) masing-masing,” terang Djonny.

Dengan adanya PSBB mulai hari ini, Djonny meminta pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pengusaha. Misalnya, pembebasan pajak hiburan selama satu tahun.

Menurutnya, keringanan tersebut sangat membantu pengusaha untuk bia bernapas dalam menata bisnisnya saat masa pemulihan ke depan.

Sepandapat, Wakil Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja berkata pelaksanaan PSBB tanpa insentif bagi pengusaha tidaklah adil. Sebab, pengusaha selama ini sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga harus merugi panjang.

Selain mall, pengusaha di sektor lain juga tak kalah kalang kabut dengan PSBB Jakarta. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyebut PSBB akan memperburuk kinerja bisnis hotel dan restoran.

Sebab, di tengah pembatasan operasional, pengusaha tetap berkewajiban membayar pajak yang berlaku secara penuh. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, pajak Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK).

“Padahal, darimana kita mau bayar pajak kalau bisnis sedang tidak menghasilkan. Jadi tidak fair,” tegas Maulana.