Nasib Indonesia di Program Jet Tempur KF-21 Boramae Ditentukan Dua Hari Ini

JAKARTA-Korea Selatan dan Indonesia akan mulai perundingan kembali terkait investasi bersama dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae. Perundingan akan digelar Rabu dan Kamis, 11- 12 November 2021 di Jakarta.

Ditujukan untuk menggantikan jet tempur McDonnell Douglas F-4 Phantom II dan Northrop F-5 milik Angkatan Udara Korea Selatan, KF-21 Boramae adalah pesawat generasi 4,5. Pesawat disebut setara dengan F-16 terbaru tetapi tidak memiliki kemampuan siluman. Boramae akan menjadi jet tempur pertama yang dikembangkan sepenuhnya oleh Korea Selatan.

Ada harapan tinggi penyelesaian akan dicapai minggu ini setelah pemerintah Indonesia mengirim 30 insinyur ke Korea pada bulan Agustus. Sebuah tanda baru bahwa Jakarta terus maju dalam proyek tersebut.

Korean Joong Daily melaporkan Kang Eun-ho, kepala Badan Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korea Selatan telah tiba di Jakarta pada Selasa 10 November 2021 dengan enam negosiator. Negosiasi akan berlangsung dari Rabu hingga Kamis sore dan berlanjut hingga Jumat jika diperlukan.

• Keberhasilan dan Kegagalan Vaksinasi di Dunia Selama Satu Tahun
• Gandeng Zoom, Telkomsel Tambah Fitur Baru di CloudX Meeting
• Kamu Baru Mau Mulai Investasi? Simak 4 Tips Investasi ala Raiz Invest

Indonesia dikatakan meminta untuk mengurangi bagiannya dalam investasi bersama dan pengembangan KF-21 sebesar 5 persen dan untuk transfer teknologi lebih dari yang ditetapkan dalam perjanjian awal. 

Pengembangan KF-21 telah disebut sebagai proyek militer paling mahal dalam sejarah Korea, dengan banderol sekitar US$7,8 miliar atau sekitar Rp 110 triliun.  Dana tersebut hanya  untuk pengembangan saja. Sekitar Rp11 triliun atau 20 persennya harus dibayar oleh Indonesia.

Indonesia berencana memproduksi 48 jet KF-21 di dalam negeri setelah menerima satu prototipe dan data teknis.  Namun, Indonesia telah menunda pembayaran sahamnya sejak paruh kedua tahun 2017. Kontribusi Indonesia yang sudah jatuh tempo saat ini mencapai 800 miliar won atau sekitar Rp9,6 triliun. 

Dalam kunjungan kenegaraan ke Korea pada September 2018, Presiden Indonesia Joko Widodo meminta kepada Presiden Moon Jae-in pengurangan 5 persen bagian Indonesia dari 20 persen menjadi 15 persen. 

Melalui negosiasi ulang sejak Oktober 2018, kedua negara mempersempit perbedaan mereka atas rasio kontribusi 20 persen Indonesia saat ini dan  menyetujui pembayaran dalam beberapa bentuk lain.

Namun Korean Joong Daily menyebut posisi Indonesia mengeras pada Oktober 2019 dengan pengangkatan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan dan pengembangan bersama pada dasarnya ditangguhkan setelah 110 insinyur Indonesia yang mengerjakan proyek tersebut ditarik kembali di tengah pandemi COVID-19.

• Kompetisi Sengit 5 Bank Terbesar RI: BCA Paling Konsisten, BNI Kian Lambat
• Harga Minyak Goreng Terus Naik, Ekspor CPO Akan Disetop
• Dua Ular Paling Mematikan di Dunia Ditemukan Sedang Kawin di Pipa Pembuangan

Kang memimpin delegasi ke Jakarta pada September 2020, ketika dia menjadi wakil ketua DAPA. Namun, dia gagal merundingkan kembali syarat pengembangan bersama KF-21 meski telah bertemu dengan Prabowo.

Indonesia mengisyaratkan perubahan pada tahun lalu dan mengirim delegasi pertahanan, termasuk Prabowo, untuk menghadiri peresmian prototipe jet tempur baru pada 9 April 2021.  Indonesia juga mengirim 30 staf teknis yang berpartisipasi dalam pengembangan jet ke Korea Selatan pada akhir Agustus, dan berencana untuk mengirim lebih banyak staf teknis jika negosiasi berhasil. 

Namun, jika penyelesaian tercapai, pemerintah Indonesia saat ini memfokuskan anggarannya untuk menangani krisis COVID-19 di negara tersebut. Salah satu kemungkinannya adalah mulai membayar iurannya secara mencicil tanpa membayar tunggakannya.

Apapun itu, pertemuan kali ini akan menentukan nasib Indonesia di program tersebut. Lanjut atau berhenti.