Nasib Rumah Subsidi Setelah Dana FLPP Dialihkan ke BP Tapera Rp40 Triliun

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut outstanding Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan dialihkan ke Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera sebesar Rp40 triliun.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan dana itu milik pemerintah yang disimpan di Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

“Selama ini outstanding dari FLPP sekitar Rp40 triliun, dan itu adalah uangnya pemerintah yang pernah ditanam di PPDPP dan itu melalui pengembalian pokok secara diangsur bulanan dan seterusnya diterima kembali oleh pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Eko mengatakan bahwa outstanding FLPP yang dialihkan kepada BP Tapera tersebut merupakan porsi pemerintah.

“Memang betul dana FLPP pada akhirnya nanti harus dialihkan kepada BP Tapera. Apa sebetulnya yang mendasari itu, jadi pengalihan tersebut maksudnya menjadikan pemerintah mendukung BP Tapera,” katanya.

Dia menambahkan bahwa selama masa transisi ini, pemerintah menjaga agar layanan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak terputus atau terhenti.

“Selama BP Tapera belum bisa berfungsi dan beroperasional penuh sampai dengan tujuh tahun ke depan, maka kita siapkan serta pastikan PPDPP dan FLPP masih menjalankan tugas,” kata Eko.

Mengenai kapan pengalihan outstanding FLPP ke Tapera tersebut akan dilakukan, dia menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat momen yang tepat.

“Kita akan melihat seiring berjalannya waktu, momen yang tepat untuk pengalihan outstanding tersebut kapan. Meskipun dari sisi peraturan perundangan ini harus dilakukan pada tahun 2021, tetapi sekali lagi selama BP Tapera belum bisa melayani MBR secara keseluruhan maka FLPP ini tentunya tetap akan berjalan,” ujar Eko.

Sebelumnya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mengungkapkan pemerintah akan mengalihkan dana FLPP ke Tapera mulai tahun 2021.

Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pengalihan Dana FLPP ke dalam Dana Tapera sesuai dengan amanat PP Penyelenggaraan Tapera.

Perluasan Peserta

Sementara itu, BP Tapera akan memperluas kepesertaan pada pegawai BUMN, BUMD, BUMDes serta aparat TNI/Polri pada periode tahun 2022 dan 2023.

“Di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 perluasan kepesertaan, di mana terlebih dahulu melayani ASN dan kami mencoba mengelolanya secara lebih kredibel, setelah sukses mengelola baru kami perluas segmennya kepada pegawai BUMN, BUMD dan BUMDes serta aparat TNI/Polri,” ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam kesempatan yang sama.

Selain itu Adi juga menambahkan bahwa pada periode tersebut BP Tapera akan kan melakukan pengembangan layanan Tapera melalui aplikasi platform digital.

“Itu untuk memudahkan para peserta dalam melihat hasil tabungannya seperti apa,” katanya.

Dalam paparannya mengenai Roadmap Implementasi PP Penyelenggaraan Tapera, BP Tapera dalam periode dua tahun pertama yakni tahun 2020-2021 akan berfokus pada upaya membangun kredibilitas serta fokus pada pelayana kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jadi pertama kami membangun kredibilitas badan dan kemudian fokus pada ASN, di mana ASN yang dulu menjadi peserta Tabungan Perumahan – PNS,” kata Komisioner BP Tapera tersebut.

Selain itu, di periode dua tahun pertama itu operasional Tapera juga akan berfokus kepada layanan ASN.

“Di samping itu di tahun 2021 kita juga mengawal peralihan program FLPP ke BP Tapera,” kata Adi Setianto.

Pada tahap akhir implementasi, BP Tapera diharapkan dapat menjadi sebuah institusi resmi yang kredibel dan berkelas dunia.

“Baru pada tahun 2024, diharapkan BP Tapera bisa menjadi institusi yang kredibel dan berkelas dunia,” ujar Adi.

Sebelumnya Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan kebijakan Tapera yang digulirkan pemerintah mendorong pemenuhan kebutuhan papan bagi pekerja.

Dia mengatakan Tapera merupakan sistem pemenuhan kebutuhan papan yang memberi mekanisme kemudahan proses dan solusi atas permasalahan pembiayaan perumahan, serta sekaligus perlindungan dan penyediaan pembiayaan perumahan yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (SKO)